83.960 Posbankum Terbentuk di Indonesia, 14 Ribu Kasus Selesai Tanpa Pengadilan

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas melaporkan perkembangan penyelenggaraan pos bantuan hukum (Posbankum) kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (29/9/2026).

Dalam laporan tersebut, Supratman menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah membentuk 83.960 Posbankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Keberadaan Posbankum ditujukan untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi, termasuk melalui mekanisme mediasi dan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif.

Supratman mengatakan keberadaan Posbankum telah membantu menangani ribuan persoalan hukum yang sebelumnya berpotensi berlanjut ke proses peradilan.

"Saya laporkan kepada Bapak Presiden adalah terbentuknya posbankum, kurang lebih sekitar 83.960 posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia," kata Supratman usai rapat.

16.000 Aduan Masuk, 14.000 Kasus Diselesaikan

Menurut Supratman, dari puluhan ribu Posbankum yang telah terbentuk, tercatat sekitar 16.000 kasus yang diadukan masyarakat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.000 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan pendekatan restorative justice. Penyelesaian tersebut membuat kasus-kasus yang sebelumnya berpotensi masuk ke proses pengadilan dapat diselesaikan di luar persidangan.

"Hasilnya, yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden, dari 83.000 sekian posbankum yang sudah terbentuk, jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus. Kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus," ujar Supratman.

Ia menjelaskan, penyelesaian melalui restorative justice menjadi salah satu manfaat dari keberadaan Posbankum karena masyarakat memiliki ruang untuk menyelesaikan persoalan hukum melalui mediasi.

Dengan mekanisme tersebut, kasus yang sebelumnya berpotensi diteruskan ke tingkat peradilan dapat diselesaikan melalui kesepakatan para pihak tanpa harus seluruhnya masuk ke proses persidangan.

Negara Hemat Rp1,2 Triliun

Supratman menyebut penerapan restorative justice dalam penyelesaian 14.000 kasus tersebut juga memberikan dampak terhadap efisiensi biaya yang harus dikeluarkan negara.

Menurutnya, negara dapat menghemat sekitar Rp1,2 triliun dari penyelesaian kasus melalui mekanisme mediasi tersebut.

"Dengan restorative justice ini negara bisa menghemat Rp1,2 triliun dari 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi," kata Supratman.

Sementara itu, masih terdapat sekitar 2.000 kasus dari total aduan yang masuk yang akan dilanjutkan melalui proses bantuan hukum secara gratis.

"Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis, dan itu terus dilakukan," ujarnya.

Penyelesaian melalui Posbankum dengan demikian tidak hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan dalam menghadapi persoalan hukum, tetapi juga menjadi salah satu mekanisme untuk menyelesaikan perkara yang dinilai dapat dimediasi sebelum berlanjut ke proses peradilan.

Sengketa Tanah hingga KDRT

Supratman mengungkapkan, persoalan yang paling banyak ditangani melalui Posbankum berasal dari berbagai permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Salah satu perkara yang banyak diadukan adalah sengketa tanah antartetangga. Selain itu, Posbankum juga menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta berbagai kasus ringan lainnya.

"Posbankum itu paling banyak kasusnya kan ada yang sengketa tanah antartetangga, ada KDRT, kemudian banyak kasus-kasus ringan yang sebenarnya itu bisa diselesaikan secara mediasi," kata Supratman.

Menurutnya, jenis persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan dapat menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk mencari penyelesaian atas persoalan hukum yang mereka hadapi.

Bahas Rehabilitasi Narapidana Narkoba

Selain melaporkan perkembangan Posbankum, Supratman mengatakan dirinya juga mendapat arahan dalam rapat untuk berkoordinasi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta menteri terkait lainnya.

Koordinasi tersebut berkaitan dengan rencana rehabilitasi narapidana kasus narkoba yang saat ini menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Supratman mengatakan kondisi lapas saat ini sudah mengalami overcapacity. Karena itu, pemerintah akan membahas kebijakan yang dapat ditempuh untuk menangani persoalan tersebut.

"Dimana yang saat ini (lapas) sudah over Capacity. Nanti dalam waktu dekat kami akan mengadakan rapat bersama dan merumuskan satu kebijakan yang akan diambil pemerintah," tuturnya.

Pembahasan mengenai rehabilitasi narapidana narkoba tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga. Pemerintah selanjutnya akan merumuskan kebijakan yang akan diambil untuk menangani kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas.