Sinergi Serikat Pekerja dan Pemantau Migas: Dorong Penguatan Kedaulatan Energi Melalui Penataan Regulasi

Jakarta, tvOnenews.com - Kedaulatan energi nasional menjadi topik utama dalam diskusi antara Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Perkumpulan Independen Pemantau Bahan Bakar Minyak dan Gas (PIPBB-MIGAS), Kamis (12/11/2026). 

Diskusi tersebut menekankan pentingnya menempatkan kedaulatan energi sebagai landasan utama dalam regulasi dan pengelolaan industri migas agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

Presiden FSPPB, Arie Gumilar, dalam paparannya membedakan konsep ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. 

Menurutnya, kedaulatan energi adalah kewenangan mutlak negara untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan energi demi kepentingan masyarakat. 

Ia juga menegaskan bahwa peran serikat pekerja bukan sekadar memperjuangkan hak normatif, melainkan juga menjaga keberlanjutan pengelolaan energi nasional.

"Perjuangan organisasi pekerja juga ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan energi nasional. Ruang perjuangannya mencakup hak normatif, kesejahteraan, perlindungan pekerja, serta keberlanjutan pengelolaan energi yang berpihak pada kepentingan publik," ungkap Arie.

Dalam kesempatan tersebut, muncul gagasan untuk mengintegrasikan kembali operasional Pertamina dari sektor hulu hingga hilir. 

FSPPB berharap pemerintah dan DPR dapat segera merampungkan revisi Undang-Undang Migas agar Pertamina dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai National Oil Company (NOC).

"FSPPB mendorong pemerintah dan DPR mempercepat penyelesaian RUU Migas dan Menetapkan Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) yang mengemban fungsi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pembahasan yang dinilai berlarut-larut dikhawatirkan memperpanjang ketidakpastian kelembagaan dan menghambat penguatan pengelolaan energi nasional," tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PIPBB-MIGAS, Ishak Robinson, menekankan bahwa Indonesia harus memiliki kemandirian dalam menentukan kebijakan energi tanpa bergantung pada pengaruh pihak luar. 

Penguatan posisi Pertamina sebagai perusahaan terintegrasi dinilai menjadi langkah strategis untuk menjamin stabilitas pasokan energi domestik.

"Kedaulatan energi harus diwujudkan melalui kemampuan Indonesia menentukan kebijakan energinya sendiri tanpa terlalu dipengaruhi kepentingan asing. Pengelolaan sumber daya energi perlu mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar keterangan Ishak tersebut.

Diskusi ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam melakukan pembenahan regulasi, penguatan pengawasan distribusi, serta peningkatan eksplorasi migas guna mencapai visi kedaulatan energi yang tangguh di masa depan. (dpi)