Kembalikan Kedaulatan Energi Nasional, Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas

tvOnenews.com, Jakarta – Komite II DPD RI bergerak cepat mengawal kedaulatan energi nasional sekaligus memperjuangkan keadilan bagi daerah-daerah penghasil migas di Indonesia.

Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Komite II mengupas tuntas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna menyusun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menegaskan bahwa revisi atas UU No. 22 Tahun 2001 merupakan momentum krusial untuk mengembalikan kontrol penuh energi ke pangkuan negara serta memperkuat posisi Pertamina sebagai benteng pertahanan energi nasional.

“Penataan kelembagaan termasuk wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dinilai harus menjamin kontrol negara yang efektif, menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat posisi strategis Pertamina sebagai BUMN benteng energi nasional,” tegas Badikenita saat membuka RDPU di Jakarta.

Sumber :

• HO-DPD RI

Senator asal Sumatera Utara tersebut menyoroti ancaman nyata ketahanan energi nasional akibat penurunan produksi, tingginya ketergantungan impor, serta ruwetnya kendala perizinan di lapangan.

Baca Juga

Ketahanan Energi Jadi Taruhan, Pertamina Hulu Migas Adu Inovasi Hadapi Tantangan Industri

Berdasarkan temuan kunjungan kerja ke Pertamina EP Zona 7 Cirebon, DPD RI menemukan rintangan tumpang tindih tata ruang, khususnya terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Sementara dalam pengembangan Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, DPD RI menekankan bahwa RUU Migas baru wajib memberikan kepastian bagi masyarakat lokal.

“RUU Migas baru harus menjamin kepastian pembagian manfaat ekonomi, perlindungan hak masyarakat adat, penyelesaian sengketa pertanahan, hingga pembangunan industri turunan. Keterlibatan pemda, penyerapan tenaga kerja lokal, dan UMKM adalah syarat mutlak,” papar Badikenita.

Ia juga menambahkan bahwa tata kelola migas tidak boleh sekadar berorientasi pada pundi-pundi pendapatan negara, melainkan wajib menyelesaikan kelangkaan BBM dan minimnya infrastruktur di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan wilayah perbatasan (3T).

Di kesempatan yang sama, Presiden FSPPB Arie Gumilar mengapresiasi komitmen konsisten DPD RI yang telah mengusulkan perubahan UU Migas dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029.