- Instagram @sasetyaningtyas
Sindiran Tajam Anhar Gonggong untuk Dwi Sasetyaningtyas: Pintar Tapi Bodoh, Cabut Warganegaranya!
tvOnenews.com - Kasus Dwi Sasetyaningtyas, alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kembali mencuat dan menuai polemik di media sosial.
Semuanya berawal dari unggahan Dwi yang memamerkan paspor anaknya yang kini berkewarganegaraan Inggris.
Unggahan itu dinilai menyinggung banyak pihak karena dinarasikan seolah mengecilkan Indonesia dan membanggakan status warga negara asing (WNA).
Salah satu yang menyoroti keras tindakan Dwi adalah sejarawan sekaligus politisi senior, Anhar Gonggong.
Dalam pernyataan tegasnya, Anhar menilai bahwa sikap Dwi merupakan bentuk penghinaan terhadap negara dan bangsa Indonesia yang selama ini telah memberinya kesempatan besar melalui program beasiswa negara.
“Saya betul-betul tersinggung sebagai warga negara, karena ini semacam penghinaan. Seakan-akan negara ini tidak punya apa-apa dibanding Inggris. Padahal, dia mendapatkan posisi itu dengan biaya dari Republik Indonesia,” ujar Anhar seperti dikutip dari kanal YouTube pribadinya.
Anhar menyebut tindakan Dwi sebagai contoh nyata orang pintar yang justru bertindak bodoh.
Menurutnya, seseorang yang memperoleh pendidikan dan kesempatan dari dana publik seharusnya memiliki rasa tanggung jawab moral terhadap negara yang membesarkannya.
Namun, pernyataan Dwi di media sosial justru menunjukkan sebaliknya.
“Terbalik pikirannya itu. Orang pintar tapi bodoh. Orang pintar yang bodoh,” tegasnya.
Lebih jauh, Anhar menyebut bahwa sikap Dwi menunjukkan minimnya rasa nasionalisme dan loyalitas terhadap Republik Indonesia.
Ia menyayangkan bahwa seseorang yang telah dibiayai penuh oleh negara justru memperlihatkan perilaku yang seolah menyesali status kewarganegaraannya sebagai WNI.
“Dia tidak sadar bahwa memperoleh kesempatan tinggal di Inggris sekarang itu karena Republik Indonesia yang memberikan biaya pada dia. Artinya apa? Saya meminta pemerintah pecat aja dia sebagai warga negara,” ujarnya lantang.
Sejarawan tersebut juga menilai bahwa tindakan Dwi bukan hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga memalukan bangsa Indonesia di mata dunia. Ia menyebut, sebagai penerima beasiswa negara,
Dwi memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kontribusi positif bagi Indonesia, bukan malah merendahkannya.
“Orang seperti ini kita tidak butuhkan. Orang yang sok pintar, yang bahkan pintarnya tapi bodoh sebagai warga negara Republik Indonesia lebih baik dipecat aja. Memalukan malah, mempermalukan bangsa Indonesia seakan bangsa ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan Inggris,” kata Anhar.
Dalam pernyataannya, Anhar juga menegaskan bahwa pemerintah perlu bertindak tegas, termasuk mempertimbangkan pencabutan kewarganegaraan Dwi dan suaminya jika memang terbukti tidak memiliki rasa hormat terhadap negara.
“Saya meminta sebagai warga negara yang mencintai republik ini, minta agar orang ini dipecat saja sebagai warga negara. Kewarganegaraannya sekalian dibuang aja dua-duanya, suami istri. Kami tidak butuh orang ini kok, sepintar apa pun kami tidak butuh,” ucapnya.
Anhar menambahkan, Indonesia tidak kekurangan orang-orang cerdas, tetapi yang dibutuhkan adalah mereka yang cerdas sekaligus berkarakter, beretika, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.
“Kami butuh orang-orang pintar yang pintar dan mau berbuat baik bagi bangsa dan negara, apalagi kalau dia mendapatkan posisinya dengan biaya dari Republik Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, unggahan Dwi Sasetyaningtyas yang menjadi pemicu kontroversi muncul di akun TikTok miliknya.
Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan surat resmi dari otoritas Inggris yang menyatakan anak keduanya telah resmi menjadi British citizen.
“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” tulis Dwi dalam unggahan yang kini telah dihapus.
Pernyataannya itu langsung memicu amarah publik.
Banyak warganet menilai bahwa Dwi seolah merendahkan status warga negara Indonesia dan lupa bahwa dirinya mendapat pendidikan tinggi berkat dana rakyat melalui LPDP. (adk)