Tak Anti Kritik, Dedi Mulyadi Justru Berterima Kasih pada Warga yang Soroti Rumitnya Bayar Pajak Kendaraan

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik publik, khususnya terkait layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hal ini disampaikan setelah dirinya bertemu langsung dengan Lantang, pria yang videonya viral karena mengalami kesulitan saat hendak memperpanjang pajak kendaraan di Samsat.

Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Dedi Mulyadi dan ditayangkan melalui kanal YouTube pribadinya.

Dalam kesempatan itu, Dedi tidak menunjukkan sikap defensif, justru sebaliknya, ia menyampaikan apresiasi atas keberanian warga menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik.

“Tidak apa-apa, saya justru berterima kasih. Dengan adanya ketidakpuasan warga terhadap layanan Samsat Soekarno-Hatta, itu melahirkan kesadaran bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah hal utama,” ujar Dedi Mulyadi.

Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah.

Ia menegaskan bahwa sebagai daerah yang mengandalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memberikan pelayanan yang memudahkan, bukan mempersulit.

“Provinsi Jawa Barat andalannya pajak kendaraan bermotor, maka kita membutuhkan orang yang bayar. Kalau kita membutuhkan orang yang bayar ya kita harus mempermudah," tegasnya.

Dedi juga menyoroti fenomena di lapangan, di mana masih ada warga yang mengalami kendala administratif, seperti keharusan membawa KTP pemilik pertama saat memperpanjang STNK.

Ia menilai hal tersebut seharusnya tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat.

“Orang mau bayar pajak kok dipersulit. Harusnya dipermudah. Kalau soal KTP, ya sudah, selesai kan sekarang yang bayar pajaknya makin ramai nih,” katanya.

Dalam dialog tersebut, Dedi juga menyinggung dampak positif dari peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang semakin baik.

Ia bahkan menanyakan langsung kepada Lantang apakah merasakan perubahan di Jawa Barat.

“Merasa enggak sekarang jalan lebih baik?” tanya Dedi.

“Iya, Pak. Jalan lebih mulus,” jawab Lantang.

Meski demikian, Dedi mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai, terutama di wilayah perkotaan seperti Bandung.

“Di Kota Bandung saya belum puas. Trotoarnya belum rapi, drainase belum maksimal, dan penerangan jalan umum masih kurang,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah mulai melakukan pembenahan di sejumlah ruas jalan, seperti penghalusan jalan, pembangunan drainase, pemasangan PJU, hingga pengecatan marka jalan.

Menurut Dedi, perbaikan infrastruktur ini akan dilakukan secara bertahap hingga beberapa tahun ke depan.

“Rencana saya, tahun ini fokus jalan provinsi. Tahun depan mulai masuk ke jalan kabupaten dan desa. Targetnya itu di 2029, semua terhubung, dari desa ke kabupaten, ke provinsi, hingga nasional dan tol,” paparnya.

Konsep konektivitas ini menjadi bagian dari visi besar pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, di mana tidak ada lagi jalan yang terputus antarwilayah.

Dalam diskusi tersebut, Lantang juga menyampaikan harapannya agar kemudahan pelayanan pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak.

"Ketika jalan infrastrukturnya memang kerasa enak, pasti warga pun dengan senang hati buat bayar pajak," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Dedi menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka akses layanan yang mudah, cepat, dan transparan.

Ia bahkan mengungkapkan tengah memikirkan inovasi layanan berbasis digital untuk mempermudah proses administrasi kendaraan.

“Saya lagi berpikir, bagaimana urusan mutasi atau cabut berkas itu tidak lagi rumit. Mungkin bisa dilakukan secara online,” kata Dedi Mulyadi.

Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret untuk menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi, sekaligus mengurangi potensi birokrasi yang berbelit.

Sikap terbuka Dedi Mulyadi terhadap kritik ini mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Banyak yang menilai pendekatan tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang responsif dan berpihak pada kepentingan publik. (adk)