Dedi Mulyadi Dorong Transformasi Samsat Jawa Barat, Bayar Pajak Kendaraan Tanpa Ribet Seperti di Bank

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan komitmennya dalam memperbaiki layanan publik, khususnya di sektor pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Ia mendorong transformasi besar pada sistem layanan Samsat di seluruh Jawa Barat agar menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien seperti layanan perbankan yang selama ini dikenal praktis dan modern.

Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya, Dedi Mulyadi menilai bahwa pelayanan Samsat harus berorientasi pada kemudahan masyarakat.

Ia menekankan bahwa warga pada dasarnya memiliki keinginan untuk taat membayar pajak, namun seringkali terhambat oleh sistem yang berbelit dan kurang ramah pengguna.

Menurutnya, reformasi layanan Samsat bukan hanya sekadar perubahan teknis, tetapi juga perubahan pola pikir dalam melayani masyarakat.

Ia menyoroti bahwa pelayanan publik seharusnya meniru sistem perbankan yang mengutamakan kenyamanan dan kecepatan dalam setiap transaksi.

“Seluruh langkah ini merupakan upaya membangun kemudahan agar warga Jawa Barat mudah dalam membayar pajak kendaraan. Mereka itu mau bayar pajak. Mau bayar pajak kenapa harus dibuat menjadi berbelit? Semua harus dimudahkan,” ujar Dedi.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah penerapan kebijakan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama.

Kebijakan ini merupakan bagian dari surat edaran yang bertujuan menghapus hambatan administratif yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa layanan Samsat saat ini sudah mulai menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Namun, ia tetap menekankan bahwa transformasi harus terus dilakukan hingga benar-benar terasa oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia pun membandingkan layanan Samsat dengan perbankan yang dinilai telah berhasil menarik minat masyarakat karena kemudahannya.

Dalam dunia perbankan, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti penarikan uang, penggantian kartu ATM, hingga transfer dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit.

“Kita harus belajar dari perbankan. Ke bank ngambil uang nggak usah buku, cukup bawa ATM. Ganti ATM mudah, ganti buku tabungan mudah, transfer mudah, semuanya dimudahkan sehingga perbankan menjadi idola bagi warga Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi menyoroti bahwa meskipun layanan perbankan memiliki tingkat keamanan yang tinggi, hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap memberikan kemudahan kepada nasabah.

Hal ini, menurutnya, bisa menjadi contoh bagi layanan pemerintah, termasuk Samsat.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat jutaan wajib pajak di Jawa Barat yang belum memenuhi kewajibannya.

Salah satu penyebab utama adalah sistem pelayanan yang dianggap masih menyulitkan. Data menunjukkan sekitar 5 juta wajib pajak menunda pembayaran pajak kendaraan mereka.

Kondisi ini, kata Dedi, dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk pada sektor jaminan sosial seperti Jasa Raharja.

Ketika masyarakat tidak membayar pajak kendaraan, maka kontribusi terhadap Jasa Raharja juga terhambat, yang pada akhirnya bisa berdampak pada penanganan korban kecelakaan lalu lintas.

“Pada akhirnya malas, logikanya sederhana. Dengan numpuk sampai jutaan, apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, tidak bayar Jasa Raharja. Kalau terjadi kecelakaan tanpa jaminan, bebannya kembali ke pemerintah,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Dedi Mulyadi optimistis bahwa dengan sistem yang lebih sederhana dan efisien, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat secara signifikan.

Ia percaya bahwa ketika prosesnya mudah, masyarakat tidak akan ragu untuk memenuhi kewajibannya secara rutin.

Transformasi Samsat Jawa Barat ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan budaya taat pajak yang lebih kuat di tengah masyarakat.

Dedi Mulyadi pun menegaskan bahwa reformasi ini akan terus dikawal hingga seluruh layanan benar-benar berjalan optimal. (adk)