Terungkap Alasan Dedi Mulyadi Desak Anak Muda Gelar Pesta Pernikahan Sederhana, Singgung tentang Penderitaan

Bogor, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mempunyai alasan besar mengimbau anak muda atau Gen Z menggelar pesta pernikahan secara sederhana.

Dedi Mulyadi menyampaikan hal itu saat meninjau hasil pembangunan infrastruktur baru SMAN 3 Jonggol hingga kembali menginspeksi SMAN 2 Jonggol.

Dedi Mulyadi lebih menyoroti pesta pernikahan yang digelar mewah harus dicocokkan dengan kemampuan orang tua, terutama dari segi ekonomi.

KDM sapaan akrabnya berpendapat pasangan muda yang ingin menikah sebaiknya lebih memilih di KUA. Menurutnya, langkah ini sebagai upaya tepat menyesuaikan perekonomian keluarga.

"Saya sampaikan bahwa gagasan dan ajakan yang saya sampaikan terhadap pasangan muda dan mudi yang akan menikah tapi kemampuan orang tua terbatas atau kemampuan pasangan terbatas, lebih baik tidak membuat pesta menikah cukup di KUA," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan melalui Instagram pribadinya, Kamis (16/4/2026).

Dedi Mulyadi Nilai Pesta Pernikahan Sederhana Sangat Efektif untuk Masa Depan

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menjelaskan, pernikahan sederhana sangat efektif. Pasangan muda bisa mengirit uang.

Gubernur Jabar itu membandingkan gelaran yang berlangsung secara mewah. Baginya, hal ini cenderung membuang banyak uang.

Menurutnya, pernikahan digelar sederhana membuat uang yang dimiliki bisa ditabung untuk masa depan. Hal ini berguna demi melanjutkan kehidupan berumah tangga ke depannya.

KDM meyakini cara ini akan menimbulkan kebahagiaan. Pasangan anak muda akan mempunyai banyak bekal demi memenuhi berbagai keperluan setelah membentuk keluarga kecil baru.

"Bisa buat beli dan DP rumah, modal usaha, dan bisa untuk kegiatan lainnya," tuturnya.

KDM Singgung Penderitaan

KDM mencontohkan maraknya hajatan anak muda yang digelar secara mewah. Ia memahami gelaran ini dibalut dengan gengsi semata.

Ia menambahkan, semakin pesta pernikahan mewah bisa menimbulkan puncak kebahagiaan. Namun di balik itu, ia menyoroti dampak dari fenomena ini bisa mengarah pada penderitaan.

Mantan Bupati Purwakarta ini menjelaskan penderitaan dialami para orang tua. Mereka rela melakukan segala cara agar menciptakan kebahagiaan untuk anaknya.

Ia menuturkan, kebanyakan orang tua yang terbatas perekonomiannya harus meminjam banyak uang. Contohnya sampai menjual aset berharga hingga mengutang agar mewujudkan pesta pernikahan secara mewah.

Di balik upaya itu, kata Dedi Mulyadi, hal ini bisa berdampak pada masa depan yang berujung membawa penderitaan, bukan kebahagiaan.

"Banyak sekali orang tua menikahkan anaknya tapi uangnya pinjam sana-sini. Ada yang menjual areal sawah, ada yang pinjam ke koperasi, ada yang pinjam ke bank, ada yang pinjam ke pinjol, ada yang pinjam ke bank keliling, bank emo," bebernya.

"Pada akhirnya, setelah pernikahan bukan membawa kebahagiaan tetapi justru penderitaan," sambungnya dengan tegas.

Dedi Mulyadi ogah warga Jabar rela menjadi TKW. Mereka harus pergi ke luar negeri untuk bekerja yang kebanyakan akibat memikirkan cara melunasi banyak utang.

Ia berharap agar ajakan tersebut benar-benar diterapkan anak muda di Provinsi Jabar. Ia meyakini cara ini sangat efektif untuk menghindari kesengsaraan di masa depan.

"Prinsip hidup itu lebih baik jadi raja selamanya daripada raja kesengsaraan selamanya," tegasnya.

Maka dari itu, Gubernur Jabar tersebut akan mengeluarkan Surat Edaran (SE). Langkah ini sebagai upaya agar tidak terjadi maraknya pesta pernikahan anak muda secara mewah.

Kata dia, dengan adanya SE Gubernur, nantinya seluruh jajaran instansi pemerintah, mulai dari Kepala Desa (Kades), Camat hingga Bupati/Wali Kota membatasi maupun mengatur izin gelaran pernikahan di wilayahnya.

"Saya tidak bermaksud membatasi hak pribadi, ini hanya sekadar ajakan yang nanti akan dibuat Surat Edaran Gubernur kepada para Camat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat agar membatasi izin keramaian. Nanti bisa melihat uangnya, sumbernya darimana," jelasnya.

Ia menambahkan, apabila sumber keuangan untuk gelaran pesta pernikahan tersebut berasal dari pinjaman, sebaiknya pemerintah setempat mengkaji secara ketat untuk proses perizinannya.

"Daripada buat kegiatan (pernikahan) yang ramai-ramai, lebih baik dibuat untuk aspek yang lebih berunsur syar'i saja," tukasnya.

(hap)