Reaksi Menteri PKP Usai Dedi Mulyadi Desak Kenaikan Upah Buruh Genteng di Plered: Prinsipnya Bagus KDM

tvOnenews.com - Lonjakan pesanan genteng dari kawasan Plered, Kabupaten Purwakarta, langsung menarik perhatian pemerintah hingga membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turun tangan melakukan peninjauan ke lokasi produksi.

Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Tingginya permintaan genteng yang mencapai puluhan ribu unit per hari membuat pemerintah turun tangan, apalagi sektor ini menjadi penopang utama program pembangunan dan renovasi rumah di Jawa Barat.

Dalam peninjauan tersebut, Dedi Mulyadi didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri PKP, Maruarar Sirait.

Keduanya berdialog langsung dengan pelaku usaha dan para pekerja untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan.

Satu pabrik genteng diketahui mampu memproduksi hingga 15.000 unit per hari, angka yang menunjukkan betapa strategisnya industri ini dalam mendukung kebutuhan perumahan.

Namun, di balik tingginya produktivitas itu, muncul fakta lain yang justru memicu perhatian serius dari pemerintah.

Sorotan utama datang dari Maruarar Sirait. Ia secara terbuka menyinggung soal kesejahteraan pekerja yang dinilai belum sebanding dengan tingginya permintaan produksi.

"Pak Bupati, Pak Gubernur ini PR Besar, kalau Jawa Barat ada 45.000 rumah yang mau dibedah. Tolong pak Bupati, dipersiapkan dari sekarang, SNI-nya dua minggu beres," kata Maruarar Sirait.

“Kalau boleh juga pegawainya gajinya dinaikin dikit, pegawainya ya, ada peningkatan kesejahteraan, jadi sama-sama untung,” ujar Maruarar.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada produksi dan distribusi, tetapi juga keseimbangan antara keuntungan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja.

Ia juga menekankan bahwa industri genteng memiliki peran vital dalam program perumahan nasional, sehingga kualitas produk, ketepatan distribusi, dan kondisi pekerja harus berjalan beriringan.

Temuan yang paling mengejutkan adalah soal upah buruh. Dedi Mulyadi juga menyorot tajam saat mengetahui sebagian pekerja hanya menerima sekitar Rp30 ribu per hari.

Angka tersebut dinilai jauh dari layak, apalagi jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purwakarta yang sudah jauh lebih tinggi.

Tak tinggal diam, Dedi langsung memberikan peringatan tegas kepada pelaku usaha.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah keras, termasuk menghentikan kontrak pengiriman jika perusahaan tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja.

"Nanti kita akan menghentikan kontrak pengiriman barang apabila pegawainya di bawah upah," tegas Dedi Mulyadi.

Sebagai solusi, Dedi Mulyadi mendorong kenaikan upah buruh secara bertahap hingga minimal Rp50 ribu per hari.

Tak hanya itu, ia juga menawarkan langkah konkret berupa jaminan asuransi ketenagakerjaan gratis dari Pemprov Jawa Barat untuk para pekerja.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap buruh, sekaligus upaya menekan angka kemiskinan di daerah.

"Gini deh, Pemprov Jabar kan punya asuransi Ketenagakerjaan, oke karyawan pabrik genteng saya masukkan asuransi ketenagakerjaan. Artinya, asuransinya free oleh Pemprov," sambung KDM.

"Nah, upahnya naikin dong! Coba hitung komponennya, kalau misalnya bisa Rp50.000 aja sehari," serunya.

Dedi juga mengusulkan pendekatan yang lebih seimbang. Ia menyarankan agar kenaikan upah bisa diimbangi dengan penyesuaian harga genteng secara wajar.

"Sekarang diskusi aja, kalau upahnya naik jadi Rp50.000, jadi tambah Rp20.000 tuh lumayan, plus jaminan kesehatan dari pemerintah provinsi, tidak apa-apa naik lagi (harga) per gentingnya, nah itu naiknya jadi berapa," lanjut KDM.

Dengan begitu, pengusaha tetap mendapatkan keuntungan, pekerja lebih sejahtera, dan konsumen tidak dirugikan.

Selain persoalan upah, perhatian juga diarahkan pada kualitas produk. Pemerintah mendorong percepatan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk genteng Plered.

Targetnya cukup ambisius: selesai dalam waktu dua minggu agar produk bisa dipasarkan lebih luas dan bersaing secara nasional.

Maruarar Sirait menegaskan bahwa kualitas, estetika, dan ketepatan distribusi menjadi kunci keberhasilan program perumahan.

"Pak KDM tuh selalu menjaga keseimbangan kepentingan negara, kepentingan rakyat yaitu buruh dan kepentingan pengusaha. Mangga, Kang, atur aja seperti apa, yang penting kegiatan ini negaranya happy, rakyatnya happy, kemudian pengembangnya juga pengusahanya juga happy," tegasnya.

"Prinsipnya ini bagus arahan pak KDM, bapak bupati pelajari semuanya pelan-pelan nanti disampaikan hari Minggu," tegas Maruarar Sirait.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, industri genteng Plered diharapkan tidak hanya banjir pesanan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan pekerjanya secara nyata. (asl)