Dedi Mulyadi Buka-Bukaan Sumber Dana Rp15 Miliar untuk Penataan Gedung Sate yang Tuai Perdebatan

tvOnenews.com - Rencana penataan kawasan Gedung Sate yang terintegrasi dengan Lapangan Gasibu menjadi sorotan publik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi mengalokasikan anggaran besar untuk proyek tersebut, yang memicu pro dan kontra di masyarakat.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp15.822.777.000.

Proyek ini berada di bawah tanggung jawab Biro Umum Setda Jawa Barat dan dijadwalkan berlangsung mulai 8 April hingga 6 Agustus 2026.

Besarnya nilai anggaran tersebut memancing kritik dari sejumlah pihak, salah satunya dari Ketua Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage), Aji Bimarsono.

Ia menilai penggunaan dana sebesar itu untuk penataan kawasan dinilai tidak mendesak dan kurang tepat sasaran.

Aji menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas masyarakat, seperti pendidikan dan penguatan budaya antikorupsi.

Menurutnya, pembangunan fisik yang tidak memiliki urgensi jelas berpotensi mengalihkan perhatian dari kebutuhan yang lebih mendasar.

Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan secara terbuka melalui media sosial pribadinya.

Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari masyarakat dan para ahli, namun tetap menegaskan bahwa penataan yang dilakukan bukanlah perubahan terhadap bangunan utama Gedung Sate.

“Kami melakukan penataan halaman, bukan mengubah Gedung Sate, karena itu merupakan bangunan heritage yang dilindungi undang-undang,” jelasnya.

Dedi juga mengungkapkan bahwa Gedung Sate akan segera dicat ulang setelah sekian lama tidak mendapatkan perawatan.

Proses tersebut memerlukan izin dari Kementerian Kebudayaan serta biaya yang tidak sedikit.

“Pengecatannya harus izin, dan harga catnya juga bikin melongo, tapi itu harus dilakukan demi kecintaan kita terhadap peninggalan sejarah bangsa," ujarnya.

Namun yang paling menarik perhatian publik adalah pernyataan Dedi terkait sumber dana proyek tersebut.

Ia secara gamblang mengungkap bahwa anggaran Rp15 miliar itu bukan berasal dari tambahan anggaran baru, melainkan hasil realokasi dari berbagai pos pengeluaran pemerintah.

“Uangnya dari mana? Ini dari realokasi anggaran. Perjalanan dinas gubernur dihapus Rp1,5 miliar, baju dinas dihapus, pemeliharaan mobil dinas dihapus, pembelian mobil dinas juga dihapus. Semuanya dihapus,” ungkapnya.

Menurut Dedi, dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan operasional pejabat dialihkan untuk kepentingan yang lebih luas, yakni penataan ruang publik yang dapat dinikmati masyarakat.

Ia pun melontarkan pertanyaan retoris yang cukup menyentil publik terkait pilihan penggunaan anggaran tersebut.

“Ayo pilih mana? Pilih uangnya saya habiskan tapi tidak ada yang marah, atau pilih saya gunakan untuk kepentingan yang bermanfaat baik hari ini maupun ke depan?” katanya.

Dedi menegaskan bahwa sebagai pemimpin, ia harus berani mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu populer.

Ia mengaku lebih memilih kebijakan yang memberikan manfaat jangka panjang meskipun harus menghadapi kritik.

“Saya lebih memilih penataan halaman meskipun harus menuai kritik, dibanding saya menikmati untuk kepentingan pribadi tanpa kritik,” tegasnya.

Lebih jauh, Dedi juga menyampaikan bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan.

Ia memandang kritik sebagai bentuk kepedulian publik terhadap jalannya pemerintahan.

“Pemimpin harus memilih di antara dua, bukan mencari senangnya saja. Harus mau juga dikritik, karena kritik adalah bentuk kecintaan,” pungkasnya.

Polemik ini pun terus menjadi perhatian publik, terutama terkait bagaimana pemerintah mengelola anggaran dan menentukan prioritas pembangunan di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang beragam. (adk)