3 Pengumuman Penting Gubernur Sherly Tjoanda di Awal Mei 2026

tvOnenews.com - Sorotan tajam langsung datang dari Sherly Tjoanda saat memimpin apel gabungan di Sofifi. 

Bukan sekadar rutinitas, momen ini berubah jadi peringatan keras sekaligus pesan penting bagi seluruh ASN. Dari urusan gaji hingga masa depan tunjangan, semuanya dibahas blak-blakan.

Unggahan di akun Instagram pribadinya pada 6 Mei 2026 itu langsung menyita perhatian. Ada tiga pengumuman penting yang jadi highlight dan wajib disimak.

1. Evaluasi Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji ASN

Sherly Tjoanda menegaskan soal keterlambatan pencairan gaji yang masih terjadi di sejumlah OPD. Ia bahkan sudah menerima laporan detail dari internal pemerintah.

“Hari ini tadi pagi saya diinfokan dari BPKAD bahwa SP2D untuk gaji April tanggal 30 April kemarin sudah masuk, hanya saja dari total 22 OPD 15 OPD-nya belum dan yang sudah masuk akan cair hari ini melalui Bank Maluku,” ujar Sherly Tjoanda.

Tak berhenti di situ, ia langsung memberi instruksi tegas untuk evaluasi menyeluruh.

“Untuk catatan kepada BKD dan BPKAD untuk mereview selama tahun 2025 sampai dengan April 2026 OPD mana aja yang selalu terlambat masukin data, selalu terlambat masukin SP2D-nya karena anggaran ada, pekerjaan rutin, hal yang sama dilakukan rutin, harusnya tidak boleh terlambat.”

Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan ini seharusnya tidak terjadi karena sistem sudah berjalan rutin setiap bulan.

“Harusnya sudah tahu deadline setiap akhir bulan berjalan, datanya harusnya sudah dimasukin sehingga gaji semuanya bisa berjalan tepat waktu.”

Bahkan, Sherly memberi peringatan keras yang tak main-main.

“Jadi ini peringatan pertama dan terakhir, bulan depan jika OPD ada yang terlambat masukin data untuk bisa pembayaran gaji maka saya akan memberikan catatan kepada kepala dinas, sekretaris, dan bendaharanya.”

2. Upaya Peningkatan PAD untuk Menjaga TPP ASN 2027

Isu kedua yang tak kalah krusial adalah soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampaknya terhadap TPP ASN di masa depan. Sherly membeberkan kondisi keuangan daerah secara terbuka.

“Kemudian yang kedua, sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022, mulai Januari 2027 batas tertinggi belanja pegawai adalah 30% dari APBD. Saat ini dengan adanya pemotongan dari pusat dan PAD yang hanya Rp1,2 triliun sehingga total APBD kita hanya Rp2,7 triliun sekian dan total belanja pegawai kita Rp1,2 triliun membuat percentage kita itu di angka 35%.”