Hot News: Viral MC LCC Kalbar Dipecat Wedding Planner, Dedi Mulyadi Mau Hapus Pajak Kendaraan, Rekam Jejak Juri MPR RI Disorot

Ia mengaku menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran agar lebih bijak dalam memilih kata-kata di ruang publik.

2. Dedi Mulyadi Mau Hapus Pajak Kendaraan, Diganti Jalan Berbayar

Kabar mengejutkan datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan wacana revolusioner dengan rencana menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa (12/5/2026), Dedi menilai sistem tersebut lebih adil bagi masyarakat.

“Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan, baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar. Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan,” ujar Dedi.

Menurut pria yang akrab disapa KDM itu, skema baru tersebut akan membantu pembiayaan pembangunan jalan berkualitas di Jawa Barat. Ia ingin seluruh jalan provinsi dilengkapi sistem drainase yang baik, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan terpadu.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana menyediakan fasilitas pendukung seperti ambulans, mobil derek, hingga tim paramedis untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.

Dedi menegaskan bahwa gagasan ini masih dalam tahap awal dan tengah dikaji oleh tim khusus yang melibatkan akademisi serta para pakar.

“Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para pakar dan berbagai pihak lainnya. Sekali lagi, ini baru gagasan,” tegasnya.

Wacana tersebut langsung menuai pro dan kontra di media sosial. Sebagian netizen mendukung konsep “bayar sesuai penggunaan”, namun ada juga yang mempertanyakan teknis penerapan dan dampaknya terhadap masyarakat kecil.

3. Rekam Jejak Indri Wahyuni, Juri LCC MPR RI yang Viral di Medsos

Selain MC, sosok dewan juri Indri Wahyuni juga menjadi perhatian publik usai video penilaian LCC Empat Pilar MPR RI viral.

Polemik bermula ketika peserta dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan terkait lembaga yang memberi pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK. 

Jawaban peserta dinilai salah dan mendapat pengurangan poin, sementara jawaban serupa dari regu lain justru dianggap benar.