Warga Jabar Siap-siap Bayar Segini jika Dedi Mulyadi Resmi Terapkan Jalan Berbayar dan Hapus Pajak Kendaraan Bermotor

tvOnenews.com - Belum lama setelah Gubernur Dedi Mulyadi membuat gebrakan penghapusan syarat KTP saat perpanjang pajak STNK, kini KDM menghadirkan gagasan baru yang menghebohkan publik.

Gubernur Dedi Mulyadi kali ini memiliki rencana untuk menghapus pajak kendaraan bermotor atau PKB yang kemudian akan diganti dengan skema jalan berbayar.

Rencana penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut muncul di tengah wacana penerapan PKB untuk kendaraan listrik atau EV.

Saat ini Dedi Mulyadi memang masih melanjutkan kebijakan mobil listrik dan motor listrik bebas pajak PKB di Jawa Barat.

Namun kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan, apa kontribusi EV terhadap pembangunan jalan di Jawa Barat jika ternyata tidak bayar PKB sementara pajak kendaraan itu sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk memperbaiki jalan.

Maka dari itu, Dedi Mulyadi memunculkan gagasan jalan provinsi berbayar karena lebih adil, yang bayar hanya yang menggunakan jalan tersebut.

Pertanyaannya, kira-kira berapa yang harus dibayarkan jika kebijakan jalan berbayar ini diterapkan oleh Dedi Mulyadi?

Salah satu konten kreator mencoba membuat simulasi tarif yang bisa diterapkan Pemprov Jabar untuk jalan berbayar.

Perlu diingat bahwa hitungan tersebut masih bersifat simulasi dan bukan keputusan resmi Pemprov Jabar.

Unggahan konten kreator tersebut direspon positif oleh Dedi Mulyadi.

"Hatur nuhun Kang @aliftowew , atas kajian singkat yang mencerahkan. Ikhtiar kita, untuk Jawa Barat Istimewa," tulis Dedi Mulyadi dalam akun Instagram pribadinya, seperti dilansir tvOnenews.com.

Konten kreator dengan nama asli Alif Hijriah tersebut merupakan lulusan Matematika ITB yang kini aktif memproduksi konten-konten edukasi dan analisis data.

"Katanya Pak KDM bakal kaji jalan provinsi ini berbayar di Jabar untuk mengganti pajak kendaraan listrik," ujar Alif.

Alif menyoroti peningkatan kendaraan listrik yang terus meningkat per tahunnya.

Bahkan tingkat pertumbuhan EV sudah mencapai lebih dari 150 persen per tahunnya.

Karena Dedi Mulyadi menggratiskan PKB untuk EV, maka menurut Alif, Pemprov Jabar kehilangan pendapatan pajak sekitar 70 miliar lebih dalam setahun.

"Harusnya PKB dari motor listrik ini bisa sekitar 6,5 M tiap tahunnya, dan PKB dari mobil di Jabar ini bisa sekitar 71 M," ungkap Alif.

"Ada los kehilangan bayar pajak sekitar 77,8 miliar," lanjutnya.

Angka potensi hilangnya pendapatan tersebut akan bertambah terus jika tren EV juga meningkat.

Tentunya Pemprov Jabar membutuhkan pemasukan agar bisa terus menjaga kualitas jalannya tetap baik sehingga diusulkanlah rencana jalan berbayar jika PKB dihapuskan.

"Sehingga Pak KDM ini buat aturan enggak usah bayar PKB semuanya tapi dialihkan jadi bayar jalan aja dan dimulai ketika kualitas jalan di Jabar ini sudah setara dengan tol, sehingga di sini lebih adil karena yang bayar yang pakai jalan aja," kata Alif.

Kemudian Alif memulai simulasi hitung-hitungan berapa perkiraan tarif yang harus dibayar jika ingin melewati jalan berbayar di Jabar.

"Terus yang kedua, jika PKB dihapus, berapa sih tarif jalan berbayarnya?" ujar Alif.

"Nah penentuan tarif ini penting sekali karena yang pertama masyarakat jadinya tidak terbebani, dan yang kedua pendapatan pemerintah jadinya tidak turun," lanjutnya.

Dasar hitungan Alif adalah target pendapatan Jawa Barat dari sektor pajak kendaraan.

"Kalau kita pengen sama aja kayak PKB yang kemarin, 6,2 triliun, berarti dalam sehari itu harus sekitar 17 miliar," kata Alif.

Setelah mendapat angka target pendapatan Pemprov Jabar, maka yang perlu dilihat berikutnya adalah distribusi kendaraan yang ada di Jawa Barat yang ternyata didominasi sepeda motor roda dua.

"Nah kita bisa bikin skemanya kalau motor ini yang paling banyak, ini yang paling murah aja pajaknya, yang paling gede yang paling berat ini yang paling mahal, bus bisa kita gratiskan karena kan sedikit dan dia juga membawa penumpang," terang Alif.

"Menghitung tarif bukan dari banyaknya kendaraan, karena yang dihitung itu adalah banyaknya yang melintas, dan ini kita butuh data LHR, sayangnya data ini enggak publik," lanjutnya.

Alif juga telah membuat sebuah kalkulator sederhana yang bisa digunakan untuk menyusun simulasi tarif jalan berbayar Provinsi Jawa Barat.

"Tapi di sini aku udah bikin kalkulatornya supaya bisa kebayang, nanti tinggal digeser-geser aja nih angkanya," kata Alif.

Menurut simulasi yang dibuat Alif, jika menggunakan skema tarif berimbang, maka tarif untuk sepeda motor adalah sekitar Rp300 setiap kali melintas.

Sementara mobil harus membayar Rp5.500, dan truk sebesar Rp11.000.

Bisa juga dengan skema beban lebih besar di truk ataupun mobil karena kedua jenis kendaraan tersebut memiliki dampak besar pada kondisi jalan raya.

Namun ada juga opsi semua jenis kendaraan disamaratakan yaitu membayar Rp2.000 setiap kali melintas.

Nominal angka yang muncul dalam simulasi tersebut setidaknya masih cukup terjangkau bagi masyarakat sekaligus mencukupi kebutuhan pendapatan Pemprov Jawa Barat.

Tentunya angka tersebut masih bersifat spekulatif dan bukan keluaran resmi dari Pemprov Jabar.

Akan tetapi, hitungan sederhana yang telah dibuat Alif bisa menjadi acuan bagi masyarakat maupun Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemprov Jawa Barat untuk menentukan tarif jalan berbayar.

(far)