Menkes Temukan 632 Kasus Bullying dan Pungli di PPDS Sepanjang 2025, Kasus dr Icha Kembali Soroti Perlindungan Dokter

"Juga bentuk perundungan yang paling umum adalah verbal di grup komunikasi atau disebut Jarkom, ya WA grup, seperti penggunaan bahasa yang sangat-sangat kasar yang dilakukan senior kepada junior," kata Budi.

Selain bullying, Kementerian Kesehatan juga menemukan dugaan praktik pungutan liar yang nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Salah satu temuan menonjol berasal dari Program PPDS Anestesi di Semarang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), seorang peserta PPDS yang sempat menjadi bendahara selama tiga bulan mengelola dana hingga Rp1,6 miliar yang kemudian mengalir kepada sejumlah oknum.

"Dana yang dikumpulkan dari peserta didik itu ditransfer rutin dan sebagian mengalir ke oknum tertentu. Ini kami temukan hampir di semua sentra pendidikan," ungkap Budi dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menerima laporan mengenai berbagai pembiayaan tidak resmi, seperti permintaan pembayaran hotel, tiket perjalanan, hingga layanan pribadi bagi senior maupun konsulen.

Rumah Sakit dengan Aduan Bullying Terbanyak

Dalam pemaparannya, Budi juga mengungkap sejumlah rumah sakit yang menjadi lokasi dengan pengaduan perundungan terbanyak.

Untuk rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan, laporan paling banyak berasal dari RSUP Prof. Kandou, RSUP Hasan Sadikin, RSUP Dr. Sardjito, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, serta RSUP Moh. Hoesin Palembang.

Sementara di tingkat rumah sakit umum daerah, pengaduan terbanyak berasal dari RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, RSUD Surakarta, dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Adapun rumah sakit pendidikan milik perguruan tinggi yang turut menerima banyak laporan antara lain RS Universitas Diponegoro Semarang, RS Universitas Kristen Indonesia, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga, RS Universitas Indonesia, serta RS Universitas Sriwijaya Palembang.

"Karena rapat ini terbuka untuk umum, maka demikian data yang kami sampaikan," ujar Budi.

Meski demikian, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa tujuan penyampaian data tersebut bukan untuk memberikan stigma kepada institusi tertentu, melainkan mendorong perbaikan sistem pendidikan dokter secara menyeluruh.