Kisah Pilu Mantan Mahid G30S PKI 1965, Berangkat sebagai Pelajar hingga Paspor Dicabut dan Menjadi Eksil

Jakarta, tvonenews.com - Kisah mantan Mahid (kelompok Mahasiswa Ikatan Dinas) menjadi salah satu bagian penting dari sejarah Indonesia setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S PKI).

Mereka sebelumnya dikirim oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden ke-1 RI, Ir. Soekarno. Hal itu bertujuan untuk berangkat ke berbagai negara untuk menempuh pendidikan.

Perubahan politik di dalam negeri membuat sebagian mahasiswa justru sulit kembali ke Indonesia. Penyebabnya tak lepas karena pencabutan paspor sehingga memaksa mereka tinggal berada di luar negeri selama puluhan tahun.

Para mantan Mahid dikenal seabgai bagian dari eksil 1965, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri ketika pergolakan politik 1965 terjadi dan kemudian mengalami persoalan untuk kembali ke tanah air.

Eks Mahid Berangkat ke Luar Negeri untuk Menuntut Ilmu

Di era pemerintahan Presiden Soekarno, sejumlah mahasiswa Indonesia dikirim ke luar negeri untuk memperoleh pendidikan. Mereka belajar di berbagai negara yang mempunyai hubungan dekat dengan Indonesia, beberapa di antaranya Cekoslowakia dan Uni Soviet.

Peneliti Ari Junaedi pernah menyampaikan keterangan kepada Antara, bahwa para mahasiswa itu menempuh pendidikan, di antaranya broadcasting, farmasi, ilmu persenjataan, koreografi, ilmu dasar, seni, hingga akupunktur. Jenjang pendidikannya mulai dari sarjana, magister hingga doktoral.

Tujuan awalnya bukan untuk hidup sebagai pengasingan, melainkan menimba ilmu yang diharapkan dapat digunakan untuk membangun Indonesia. Namun, situasi berubah setelah peristiwa G30S PKI pada 1965.

Dilansir dari Antara, Rabu (30/9/2026), tidak hanya mahasiswa ikatan dinas di luar negeri, Warga Negara Indonesia (WNI) berada di luar negeri berstatus sebagai utusan atau anggota delegasi resmi pemerintah juga menjadi korban dalam pergolakan politik pada 1965.

G30S PKI Ubah Nasib Para Mahasiswa

Sejumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tuntutan politik yang berkaitan dengan pemerintahan baru. Suryo Hartono pernah memberikan kesaksian, misalnya menyebut dirinya bersama 16 mahasiswa Indonesia di Ceko mengalami pencabutan paspor.

Penyebab pencabutan paspor tersebut berdasarkan lantaran mereka tidak bersedia menandatangani pernyataan tertentu terkait pemerintahan baru.

Kisah itu menunjukkan status mereka sebagai pelajar berubah menjadi persoalan politik. Bagi sebagian mahasiswa, pilihan untuk kembali ke Indonesia juga menjadi semakin sulit karena situasi politik yang berkembang.