GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Kasus Duta Palma Harusnya Pakai UU Ciptakerja Bukan UU Korupsi

Sadino, Pakar Hukum Kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia menilai, tidak ada permasalahan hukum yang terjadi di dalam perkara Duta Palma Group.
Senin, 13 Februari 2023 - 08:56 WIB
Kasus Duta Palma Harusnya Pakai UU Ciptakerja Bukan UU Korupsi
Sumber :
  • Antara

Jakarta - Sadino, Pakar Hukum Kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia menilai, tidak ada permasalahan hukum yang terjadi di dalam perkara Duta Palma Group. Dia menyebut, keterkaitannya dengan hutan maka asas lex specialis systematis hukum yang harusnya digunakan ialah Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau dan peraturan turunannya dari Undang-Undang Kehutanan, bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.  

Menurut Sadino, dua dari lima perusahaan Duta Palma, yaitu PT Amal Kencana Tani (KAT) dan PT Banyu Bening Utama sudah memiliki hak guna usaha (HGU). Sedangkan tiga perusahaan lainnya, yaitu PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, dan PT Seberida Subur memang belum mengantongi HGU. Tetapi sudah mempunyai izin lokasi (ILOK), izin usaha perkebunan (IUP), dan sudah mengikuti peraturan perundang-undangan mulai dari Peraturan Pemerintah dj bidang kehutanan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Oleh sebab itu, Sadino menyayangkan dakwaan jaksa yang menyebut seolah-olah lima perusahaan itu mempunyai permasalahan yang sama. 

“Kalau HGU apa kawasan hutan? Bukan. Bisa dilihat dari definisi kawasan hutan negara dari UU Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap yang tidak dibebani hak hak atas tanah. Ini sesuai PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan,” ujar Sadino kepada media.

Sadino memaparkan, hutan yang dimaksud dalam UU Kehutanan adalah kawasan hutan negara. Kawasan hutan negara adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, yang tidak dibebani hak atas tanah. Karena itu, lahan yang ada HGU-nya, itu bukan kawasan hutan. HGU tunduk pada UUPA No. 5 tahun 1960.

Kemudian, untuk tiga perusahaan lainnya telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut dilakukan sebelum UU Cipataker maupun setelah adanya UU Ciptaker. 

”Apabila mengikuti aturan UU Ciptaker, dia akan dikenakan sanksi administratif membayar PNBP. Kalau dia sudah mengajukan, nanti akan terverifikasi, dia membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Itu berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Rebosiasi (DR). Kemudian setelah mendapat invoice dari pemerintah (KLHK) , dia bayar, dia langsung dapat izin pelepasan,” atau surat penggunaan kawasan hutan ungkap Sadino.

Akademisi yang memahami dilahirkan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada saat itu dan Ahli Hukum Kehutanan pada  pengujian Putusan MK no. 45/PUU-IX/2011 ini menegaskan, kalau pun Duta Palma dipermasalahkan, seharusnya masuk dalam ranah administratif sesuai PP 24 tahun 2021. 

Untuk itu, dirinya mengaku heran dengan Kejaksaan yang membawa kasus seperti ini ke ranah pidana.  

“Dia (kejaksaan) menggunakan UU Tipikor seolah-olah undang-undang sapu jagad. Padahal, ada batasannya dia menggunakan itu. Penyidik seolah-seolah semua supaya bisa masuk, terus dimasukan korupsi. Ini namanya kan mengada-ada juga,” tegasnya. 

Terkait kerugian negara, kata dia, Duta Palma sama sekali tidak menggunakan uang negara. Karena Duta Palma adalah perusahaan swasta, yang menggunakan modal sendiri. 

Sadino memandang,  perkara Duta Palma sebenarnya memperlihatkan carut-marut dalam konteks regulasi perkebunan, kehutanan dan tata ruang yang tidak sinkron. Karena itu lahir namanya Pasal 110A dan 110B UU Ciptaker dan Perpu 2 tahun 2022 untuk menengahi dan menyelesaikan persoalah kawasan hutan. 

“Ini ada solusi begini, malah sekarang sudah ditabrak. Mau menggunakan apa instrumennya? Masa terus undang-undang korupsi? Siapa yang korupsi? Duitnya duit siapa?” tanya Sadino heran.

Seharusnya, Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah mengikuti produk yang dibuat Presiden Joko Widodo. Ia sendiri mengaku kaget saat mendengar tuntutan seumur hidup yang dilontarkan jaksa terhadap Surya Darmadi. Ia khawatir, tuntutan tersebut nantinya menjadi beban bagi majelis hakim.  

“Orang dituntut seumur hidup bisa bebas nanti menjadi polemik. Sebenarnya nuansa ke sana yang saya khawatirkan. Sehingga orang-orang itu pikir, hukum kita dimainkan. Padahal adonan awalnya sudah tidak bagus. Padahal, Kasus Duta Palma ini terjadi karena kaitannya dengan tumpang tindih regulasi,” tegas Sadino.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Seperti diketahui, Surya Darmadi dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin 6 Februari 2023. 

Jaksa juga membebankan Surya Darmadi untuk membayar uang pengganti atas perekenomian negara sebesar Rp 73,9 triliun.(viva/chm)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Portugal Tutup UEFA Nations League dengan Kemenangan, Norwegia Ikut Lolos

Portugal Tutup UEFA Nations League dengan Kemenangan, Norwegia Ikut Lolos

Timnas Portugal akhirnya menutup fase grup UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan. Sedangkan Norwegia berhasil meraih tiket ke perempat final usai mengalahkan Denmark.
Jadwal KRL Hari Ini 18 November 2026 Rute Nambo-Jakarta Kota

Jadwal KRL Hari Ini 18 November 2026 Rute Nambo-Jakarta Kota

Cek jadwal KRL hari ini 18 November 2026 rute Nambo-Jakarta Kota sebelum berangkat ke tempat yang dituju di jalur ini. Inilah jadwal lengkapnya.
Jadwal Hong Kong Open 2026: Ubed Vs Chou Tien Chen, 5 Wakil Indonesia Main

Jadwal Hong Kong Open 2026: Ubed Vs Chou Tien Chen, 5 Wakil Indonesia Main

Jadwal Hong Kong Open 2026, di mana hari ini ada sejumlah wakil Indonesia yang akan beraksi. Salah satunya ada Moh Zaki Ubaidillah alias Ubed yang akan melawan pemain senior Chou Tien Chen.
Apa itu Megaspeed? Perusahaan yang Terseret Dugaan Kasus Cip Nvidia Via RI

Apa itu Megaspeed? Perusahaan yang Terseret Dugaan Kasus Cip Nvidia Via RI

Berikut profil dan tentang PT Megaspeed International, perusahaan berbasis di Singapura yang diduga terlibat dalam kasus penyelundupan cip AI milik Nvidia.
FIFA Matchday Selesai, Jadwal Persib Bandung Makin di Pinggir Jurang

FIFA Matchday Selesai, Jadwal Persib Bandung Makin di Pinggir Jurang

Persib Bandung akhirnya memiliki jeda setelah jadwal padat yang dijalani sejak awal September dengan tampil di tiga kompetisi sekaligus, Super League, ASEAN Club Championship dan AFC Champions League Two. 
Ajak Tahanan Makan di Restoran, Anggota Satresnarkoba Polres Asahan Diperiksa

Ajak Tahanan Makan di Restoran, Anggota Satresnarkoba Polres Asahan Diperiksa

Sebelumnya, video yang memperlihatkan sejumlah tahanan narkoba makan bareng polisi di sebuah restoran di Medan, Sumatera Utara, mendadak viral di media sosial.

Trending

5 Keistimewaan Shalat Dhuha yang Jarang Diketahui

5 Keistimewaan Shalat Dhuha yang Jarang Diketahui

Keistimewaan shalat Dhuha ternyata bukan hanya melancarkan rezeki. Berikut penjelasannya sekaligus tiga waktu utama Dhuha dengan keutamaan yang luar biasa.
Brigjen Tedjo Kusumo Dipatsus Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Brigjen Tedjo Kusumo Dipatsus Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Brigjen TK (Tedjo Kusumo) yang sebelumnya disebut melakukan pengawasan dari hasil
Kabar Duka: Dan Carney Pendiri Pizza Hut Meninggal Dunia di Usia 95 Tahun

Kabar Duka: Dan Carney Pendiri Pizza Hut Meninggal Dunia di Usia 95 Tahun

Dan Carney, salah satu sosok pendiri jaringan restoran pizza ternama Pizza Hut, dikabarkan meninggal dunia pada usia 95 tahun. Ia tutup usia sejak pekan lalu.
Terungkap Motif Pembunuhan Janda 37 Tahun di Kamar Kos Probolinggo

Terungkap Motif Pembunuhan Janda 37 Tahun di Kamar Kos Probolinggo

Polisi mengungkap pelaku sakit hati dengan ucapan janda 37 tahun, Venti Ediharyanti sebelum melakukan pembunuhan di kamar kos di Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Cerita Rizky Farizal Penyelamat Bocah Tenggelam di Drainase Palembang

Cerita Rizky Farizal Penyelamat Bocah Tenggelam di Drainase Palembang

Pemuda bernama Rizky Farizal menceritakan dirinya lagi rebahan ketika bocah enam tahun terpeleset dan tenggelam ke drainase di Palembang, Sumatera Selatan.
KPK Buka Suara Soal Jasa Influencer Rp14,7 M yang Terafiliasi Raffi Ahmad

KPK Buka Suara Soal Jasa Influencer Rp14,7 M yang Terafiliasi Raffi Ahmad

Dimana PT RANS sendiri terafiliasi langsung dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. 
Karyawati Hotel Ditemukan Tewas di Kamar Mes dalam Kondisi Hamil Tua

Karyawati Hotel Ditemukan Tewas di Kamar Mes dalam Kondisi Hamil Tua

Korban berinisial R (42) pertama kali ditemukan oleh rekannya. Saat ditemukan, korban dalam posisi terkapar di atas tempat tidur dan diketahui tengah hamil tua.
Selengkapnya

Viral