Pilot Susi Air Disandera KKB dan Minta Papua Merdeka, TB Hasanuddin: NKRI Harga Mati

Jakarta - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menolak KKB Papua yang menjadikan pilot Susi Air sebagai jaminan politik untuk menegosiasikan Papua Merdeka.

TB mengungkapkan wilayah NKRI tidak bisa dinegosiasikan untuk kepentingan segelintir orang.

“Sikap kami NKRI harga mati,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).

Sementara itu, TB mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa tim dari Polda Papua sedang mencoba melakukan negosiasi dengan KKB Papua.

Namun, politikus PDIP itu menolak jika KKB Papua menegosiasikannya dengan kemerdekaan Papua.

Baca Juga

Pemerintah Kucurkan Rp100,16 Triliun untuk Pemulihan Permanen Pasca Bencana di Sumatera

“Karena kelompok-kelompok OPM itu ya memang sudah bisa dihitung dan memiliki kepentingan-kepentingan separatis,” ujarnya.

Dia berharap upaya negosiasi yang dilakukan Polda itu dapat berjalan lancar dan tidak menghasilkan kemerdekaan bagi Papua.

“Saya kira begini, upaya negosiasi sedang dilaksanakan. Mudah mudahan negosiasi bisa berjalan dengan baik. Tetapi tidak menegosiasikan kedaulatan negara,” tambah TB.

Sebelumnya, beredar siaran pers Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jeffrey Bomanak di media sosial. 

Dalam siaran pers itu, Jeffrey Bomanak katakan, perang gerilya dan taktik penyanderaan TPNPB OPM sah berdasarkan UUD 1 Juli 1971 dan hukum perang internasional.

"Kami menyandera karena Indonesia menjajah kami dengan memanfaatkan semua kekayaan alam kami, tetapi dunia internasional tidak mendengar suara kami karena dunia memiliki kepentingan ekonomi di Papua," kata Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jeffrey Bomanak dalam siaran pers yang diterima tim tvOnenews, Selasa (14/2/2023).

Australia dan Selandia Baru, Ketua OPM, Jeffrey Bomanak katakan, melakukan kontrak militer bersama dengan kolonial Indonesia dan menjual senjata ke Indonesia. 

Maka Philip Mark pilot, ia katakan, disandera oleh pihaknya dan hal itu adalah jaminan politik bagi Indonesia untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Papua pada 1 Desember 1961 sebagai cikal bakal bangsa dan 1 Juli 1971 sebagai proklamasi dan manifestasi rakyat Papua. 

"Sah de facto dan de jure," kata Ketua OPM, Jeffrey Bomanak dalam siaran persnya.

Tak hanya itu saja, dia sebutkan, Indonesia kolonial harus melakukan negosiasi internasional dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai aktor utama perjuangan rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat penuh dari kolonialisme dan kapitalisme internasional.