Tenang, PDIP Tak Akan Sanksi Gibran Meski Beda Pendapat soal Timnas Israel

Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak akan memberikan sanksi kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. 

Hal ini karena berbeda pendapat soal penolakan Timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Adapun Gibran sempat menawarkan Kota Solo sebagai pengganti Bali untuk lokasi pertandingan.

“Ya namanya dinamika dalam keluarga kan biasa. Mas Gibran, saya, Pak Hendi, itu kan semua dalam proses, proses pematangan dan setiap pemimpin kan diuji, kemudian diajari dari berbagai persoalan itu. Jadi enggak ada sanksi menyanksi,” ungkap Hasto di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2023).

Menurutnya, PDIP juga telah mengumpulkan seluruh kepala daerah dari PDIP secara daring untuk memberikan penjelasan terkait masalah ini. Hasto menyebut semua kader PDIP termasuk kepala daerah sudah satu pendapat yakni menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia.

“Apalagi kita kita berbicara hal yang baik, tentang sepak bola. Semua hal, kebijakannya kan sama, yaitu bagaimana kita membangun sepak bola yang baik, menjadi tuan rumah baik,” jelasnya.

Baca Juga

Gubernur Jateng Ahmad Lutfhi Hadiri Halalbihalal Pasbata, Tegaskan Gotong Royong Hingga Singgung Soal Hoaks

Namun, terkait muncul tanggapan yang berbeda dari beberapa pihak, Hasto menilai itu adalah hal biasa.

“Hanya kemudian di tingkat implementasinya, respons, di setiap masalah itu kemudian ada yang beda-beda. Itu biasa,” kata Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Gibran merasa jengkel atas berbagai penolakan sejumlah pihak termasuk kepala daerah dan parpol terhadap Israel.

“Kalau dipermasalahkan, harusnya protes dari dulu-dulu. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang protes, harusnya dari dulu. Kalau enggak pengen jadi tuan rumah, enggak usah jadi tuan rumah, protes sekarang. Kasihan Pak Ketua Umum PSSI," ujar Gibran ditemui di Balaikota Solo, Selasa (28/03/2023).

Dia menambahkan, jika kesepakatan dan perjanjian m telah ditandatangani maka harus komitmen untuk ditaati dan siap menerima konsekuensinya.

Pendapat Gibran ini bertolak belakang dengan sikap Gubernur Bali I, Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan pimpinan PDIP yang menolak Israel. Adapun Gibran, Koster, dan Ganjar sama-sama kader PDIP. (saa/aag)