Mahfud MD Akui Kantongi Jaringan Perdagangan Orang di Batam, Menko Polhukam Lansung Berikan Peringatan Tegas!

Kepulauan Riau, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengaku telah mengantongi daftar sejumlah jaringan perdagangan orang di Batam, Kepulauan Riau.

Di mana anggota jaringan disebutnya menyebar di kantor Pemerintah dan swasta. Bahkan, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut memperingatkan agar oknum instansi pemerintah atau masyarakat sipil yang terlibat TPPO segera menghentikan praktik haram tersebut. 

Hal tersebut ia ungkapkan dalam pertemuan dengan Romo Paschal di Shelter Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau di Batam.

"Ini ternyata melibatkan jaringan-jaringan, baik di kantor Pemerintah maupun swasta. Saya sudah punya daftar jaringannya. Sesudah di Jakarta, kami akan olah data yang diterima di Batam," kata Mahfud MD kepada awak media, Kamis (6/4/2023).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea yang juga Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) ini mengaku akan menggunakan jaringannya di seluruh ASEAN guna membantu memberangus human trafficking yang sudah sangat mengkhawatirkan. 

Baca Juga

BP Batam Sambut Baik Ekspansi Firmus Technologies, Perkuat Posisi Batam sebagai Hub Infrastruktur AI Regional

Selain itu, ia memastikan telah menghubungi langsung Mahfud MD untuk memberikan dukungannya memberantas TPPO. 

"Siapapun dia, apapun jabatannya kalau terlibat TPPO harus siap berhadapan dengan hukum. Saya sangat yakin Pak Mahfud tidak akan surut mengusut masalah TPPO ini. Bukti-bukti keterlibatan beberapa oknum pasti bisa diungkapnya," tegas Andi Gani.

Dia juga akui, sudah menginstruksikan Serikat Pekerja Informal dan Pekerja Profesional Indonesia (IMMPI) yang akan mengurus masalah buruh migran untuk terus mengungkap praktik TPPO di Tanah Air. 

"Sudah banyak korban jiwa berjatuhan dan ini harus kita hentikan," bebernya.

Ketua Umum Serikat Pekerja IMMPI, William Yani Wea menambahkan, praktik human trafficking makin memprihatinkan. Apalagi, lanjutnya, diduga ada beking dari oknum pejabat. Salah satu kasusnya terjadi di Batam, Kepulauan Riau.

Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal sampai dipolisikan, karena membongkar kasus human traficking oleh oknum pejabat. Bukan hanya itu, lanjutnya, banyak kasus TPPO yang belum terungkap secara jernih.

"Data IMMPI, di Nusa Tenggara Timur (NTT) saja ada 100 peti jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang biasanya dipulangkan dalam setahun. Keluarga PMI banyak yang kesulitan menghubungi jika ada anggota keluarganya yang bekerja di luar negeri," pungkas William.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD mengatakan akan segera mendatangi sejumlah lokasi di Indonesia yang diduga banyak terjadi praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Hari Rabu depan saya akan ke tempat-tempat tertentu yang diduga banyak melakukan pelanggaran tindak pidana perdagangan orang, TPPO ada sendiri," kata Mahfud seusai menjadi pembicara dalam "Kajian Lesehan Ramadhan Bil Jami'ah" di Masjid Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Sabtu, (1/4/2023).

Pernyataan itu disampaikan Mahfud menanggapi hasil investigasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menduga sindikat perdagangan orang sengaja menenggelamkan perahu yang mengangkut pekerja migran Indonesia untuk mengelabui aparat. 

Bahkan, dia menduga memang banyak kejadian seperti itu. Selain itu, dia jelaskan praktik perdagangan orang banyak terjadi di berbagai belahan dunia. 

Tindak pidana itu dilakukan dengan cara yang jahat dengan mengirim orang ke luar negeri, kemudian dijadikan budak, bahkan jika di tengah perjalanan sakit ditenggelamkan atau dilempar ke laut. (aag)