Gebrak Pakumis Siap Rampungkan Target 5.000 Rumah Tahun Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus meningkatkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat melalui program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis).

Untuk diketahui, Gebrak Pakumis ini adalah upaya penanganan masalah di kawasan pemukiman kumuh, seperti rumah tidak layak huni, prasarana sarana serta utilitas yang buruk atau kurang memadai yang berdampak pada rendahnya kesehatan lingkungan.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan bahwa target pembangunan tahun ini adalah 1.222 unit. Dengan masing-masing unit akan mendapatkan anggaran sebesar Rp25 juta.

"Pembangunan ini menyelesaikan target 5.000 unit rumah hingga 2023. Namun ini bukan hanya penataan pemukiman di Kabupaten Tangerang, kami juga akan memberdayakan masyarakat dengan pelatihan wirausaha serta bantuan permodalan," jelasnya.

Diharapkan masyarakat penerima program Gebrak Pakumis dapat hidup lebih nyaman di rumah yang ditempati dan mewujudkan hidup sehat dengan hunian yang lebih layak. 

"Semoga ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari kehidupan dan pendapatan yang lebih baik," tutur dia.

Baca Juga

Polisi Ungkap Kronologi Pembunuhan Sadis Wanita di Kontrakan Tangerang

Adapun Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang, Bambang Sapto Nurtjahya menyampaikan, program ini merupakan salah satu 10 program unggulan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 yang menargetkan 5.000 unit RTLH hingga tahun 2023 ini.

Sampai tahun kelima ini tercatat program Gebrak Pakumis sudah hampir mencapai target RPJMD. Untuk mencapai jumlah cakupan tersebut, kata Bambang, dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan.

"Program Pakumis juga tidak hanya membangun fisik rumah semata, namun juga memberikan sarana sanitasi Mandi Cuci Kakus atau MCK. Sebanyak 4.000 sanitasi di tahun ini juga kami bangun bersamaan dengan program Pakumis," imbuhnya.

Ia menjelaskan program tersebut juga bekerjasama dengan Unit pengelola kegiatan (UPK) kecamatan. 

"Jadi semua unit rumah yang mendapatkan penanganan semuanya sudah terdata di masing-masing kecamatan," tutup Bambang.(chm)