Pengamat Minta Bapanas Dorong Bulog Maksimalkan Serap Gabah Petani, DPR Pertanyakan Kebijakan Impor Beras

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat Pertanian dari Universitas Lampung, Bustanul Arifin meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan penyerapan panen raya petani yang saat ini terus berlangsung di sejumlah daerah.

Menurut Bustanul, penyerapan ini penting dilakukan agar petani tidak khawatir dengan posisi gabah yang saat ini cukup melimpah. Demikian disampaikan Bustanul dalam program Indonesia Bisnis Forum TV One, Rabu, 12 April 2023.

"Yang pasti Bapanas harus mendorong Bulog agar melaksanakan perintah presiden yaitu serap sebanyak-banyaknya beras petani," ujarnya.

Bustanul mengaku khawatir jika kebijakan impor yang akan dilakukan pada tahun ini justeru malah mengganggu harga dasar dan cendrung merugikan petani di semua sentra. Karena itu, dia berharap, Bapanas mampu menghitung semua resiko yang mungkin saja bisa menjatuhkan harga di tingkat petani.

"Apakah pemerintah bisa pastikan bahwa kebijakan impor itu tidak bocor ke pasar dan mengganggu harga gabah di tingkat petani. Itu sebetulnya yang harus hati-hati. Apalagi di lapangan pedagang memainkan harga," katanya.

Dalam acara yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK mempertanyakan kebijakan impor yang akan dilakukan Bapanas tahun ini. Dia bertanya apakah Kebijakan tersebut merupakan kepentingan pemerintah atau kebutuhan rakyat.

Baca Juga

Bupati Ketapang Alexander Wilyo Hadiri May Day 2026: Tekankan Harmoni Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah demi Ketapang Maju

Apalagi jika melihat data BPS di 5 tahun terakhir Indonesia mengalami surplus dengan jumlah yang juga tidak sedikit. Karena itu, Menurut dia, pasokan pangan tahun ini lebih dari cukup dan tidak perlu melakukan impor mengingat produksi dari tahun ke tahun terus berlebih.

"Tahun 2018 produksi beras kita surplus 4,7 juta ton tapi kita malah impor 2,25 juta ton. Tahun 2022 kurang lebih surplus kita 1,3 juta ton tapi kita impor 500 ribu. Jadi sebetulnya pasokan kita tuh tidak kurang. Toh kita selalu surplus. Masalahnya adalah menurut saya ini di tata kelola saja. Lalu kita jadi bertanya impor ini kepentingan pemerintah atau kebutuhan rakyat," jelasnya.(chm)