Soal Andi Pangerang, Sekum PP Muhammadiyah: Ancaman Pembunuhan Bagi Muhammadiyah itu Kerdil!

Jakarta, tvOnenews.com -  Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti angkat bicara terkait kasus ancaman pembunuhan yang tengah heboh meresahkan masyarakat, terkhusus umat Muhammadiyah.

Abdul Mu'ti menanggapi komentar bernada ancaman yang dituliskan oleh seorang Peneliti Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yakni Andi Pangerang. Andi yang merupakan Pakar Astronomi BRIN mengancam akan menghalalkan darah semua umat Muhammadiyah.

Menurut Abdul Mu'ti, adanya ancaman pembunuhan, bagi warga Muhammadiyah itu merupakan suatu hal yang kecil dan tidak berarti apapun.

"Ancaman pembunuhan bagi Muhammadiyah itu kerdil," ucap Abdul Mu'ti, Kamis (27/4/2023).

Dia pun membantah komentar Peneliti BRIN tersebut yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak taat pada Pemerintah, lantaran beda penerapan 1 Syawal. Namun, Muhammadiyah minta difasilitasi tempat sholat Ied.

Baca Juga

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H pada 8 Februari 2027, Lebaran 9 Maret

"Jika ada yang menganggap Muhammadiyah ini melawan Pemerintah, manja dan minta difasilitasi itu jauh dari sikap dan kepribadian Muhammadiyah," kata Abdul Mu'ti.

Sekali lagi, Ia menegaskan bahwa komentar bernada ancaman pembunuhan di media sosial bukanlah hal yang besar bagi Muhammadiyah.

"Kalau ada yang mengancam mau membunuh, bagi Muhammadiyah itu bukan sesuatu yang 'besar', kita buktikan," tegas dia.

Untuk diketahui sebelumnya, Peneliti BRIN yang merupakan pakar astronomi, Andi Pangerang Hasanuddin telah membuat gaduh jagat maya dengan melontarkan ancaman pembunuhan terhadap seluruh umat Muhammadiyah.

Mulanya, Andi membuat kegaduhan dengan berkomentar pada sebuah unggahan akun Facebook milik yang juga Peneliti BRIN, Profesor Riset Astronomi-Astrofisika BRIN, yakni Thomas Djamaluddin pada Minggu (23/4/2023).

Dalam komentarnya, Andi menimpali unggahan Thomas yang menyebut bahwa Muhammadiyah tidak taat dengan keputusan pemerintah lantaran menetapkan 1 Syawal 1444 H berbeda dengan Pemerintah.

Dalam unggahan Thomas menyinggung terkait permintaan Muhammadiyah untuk difasilitasi shalat ied oleh Pemerintah. Padahal, menurut Thomas, Muhammadiyah sudah tidak taat dengan Pemerintah lantaran beda penetapan tanggal 1 Syawal.

"Sudah tidak taat keputusan Pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat shalat ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas," tulis Thomas.

Kemudian, AP Hasanuddin menimpali dengan menuliskan komentar bernada ancaman. Bahkan, ia pun menuduh Muhammadiyah itu telah disusupi Hizbut Tahrir, organisasi islam yang telah dilarang oleh pemerintah.