PKS Sentil Partai Buruh yang Undang Ganjar Pidato di May Day

Jakarta, tvOnenews.com - DPP PKS menyoroti keputusan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang mengundang capres dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo untuk berpidato dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Senin (1/5/2023).

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra menyayangkan sikap Partai Buruh itu yang mengundang Ganjar. Sebab, Ganjar adalah petugas partai dan berasal dari PDIP selaku parpol yang mendorong Omnibus Law Cipta Kerja terbit.

“Buat kami menghadirkan calon presiden yang merupakan petugas partai dari partai pengusung. Saya garis bawahi petugas partai dari partai pengusung utama Omnibus Law Cipta Kerja ini justru paradoks dari pernyataan para aktivis yang kebetulan bersama Ganjar pada hari ke depan,” ujar Indra di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2023).

Menurut dia, para aktivis buruh selama ini tegas menolak Omnibus Cipta Kerja. Tentunya akan berlawanan jika Buruh mengundang Ganjar memperingati Hari Buruh.

“Karena kita tahu selama ini aktivis buruh narasi, orasi, dan sikap yang dinyatakan menolak Omnibus Cipta Kerja dan ini menjadi anti klimaks dan menjadi paradoks ketika ternyata ada aktivis buruh yang mendukung capres yang merupakan petugas partai dari partai pengusung Omnibus Law,” kata Indra.

Baca Juga

Presiden KSPSI Ungkap 55.000 Buruh Terancam PHK, Satu Perusahaan Sudah Tutup Operasional

Lebih lanjut, Indra juga menyinggung soal rekam jejak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah terhadap para buruh di wilayahnya.

“Kita tahu Ganjar punya rekam jejak penetapan UMP yang ditetapkan oleh Ganjar sebagai gubernur selama ini jadi UMP terendah se-Indonesia. Lebih rendah dibandingkan Papua, lebih rendah dibandingkan Aceh, lebih rendah dibandingkan Banten, dibanding Kalimantan dan seterusnya itu ada di Jawa Tengah,” jelasnya.

Indra mengatakan sikap Partai Buruh dinilai tidak konsisten dalam mengusung dan mendukung tokoh capres.

“Ini menjadi sebuah kontroversi tersendiri ketika ada aktivitas buruh justru yang katanya menolak Omnibus Law yang katanya menolak upah murah, tapi justru mendukung mengusung kalau mereka betul mengusung dan mendukung Ganjar,” tutur Indra.

“Ini patut dipertanyakan selama ini ideologi perjuangan dan komitmen dan konsistensinya,” pungkasnya. (saa)