Korban M Istri Kedua Anggota DPR RI Sebut BY Kerap Lakukan Penyimpangan Seksual
- Pexel.com/Photo by RDNE
Jakarta, tvOnenews.com - Pelaporan anggota DPR RI berinisial BY yang dilaporkan istri keduanya ke Mahkama Kehormatan Dewan (MKD) buntut dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ungkap adanya penyimpangan seksual pelaku.
Srimiguna selaku kuasa hukum korban berinisial M (30) mengatakan, korban kerap dipaksa melakukan hubungan seksual tidak wajar sampai korban kesakitan dan mengalami pendarahan.
"Dari salah satu barang bukti, diketahui BY mengaku melakukan hubungan seksual meski korban telah mengalami pendarahan dan darah dilihat oleh BY, karena Hasrat seksual yang telah memuncak,” ungkap Srimiguna dihadapan wartawan usai melaporkan BY ke MKD bersama sang istri.
Menurut Srimingguna, tak hanya berhenti sampai disitu, BY juga kerap melakukan kekerasan fisik terhadap M (30).
"Bahkan menampar pipi dan bibir, menggigit tangan, mencekik leher, membanting, dan menginjak-injak tubuh korban yang sedang hamil. Akibat perbuatan itu, korban mengalami pendarahan,” katanya.
Srimiguna, Kuasa Hukum korban KDRT yang dilakukan Anggota DPR RI (BY)
Kronologi KDRT
Pernikahan antara pelaku BY, anggota DPR RI dan M (30) sejak tahun 2022. Sayangnya, meski pernikahan masih seumur jagung, korban M kerap mendapat perlakuan KDRT dari suaminya BY.
Bahkan, perlakuan KDRT yang dialaminya termasuk penganiayaan, mengingat pelaku kerap melakukan menonjok tubuh korban berkali-kali, menampar pipi dan bibir, menggigit tangan, mencekik leher, membanting, dan menginjak-injak tubuh korban yang sedang hamil.
"Korban mengalami pendarahan. Bahkan BY pernah melakukan KDRT dengan memukul korban menggunakan kursi hingga babak belur. Dan membekap wajah korban dengan bantal hingga Korban kesulitan bernafas,” kata Srimiguna.
Atas perlakukan BY kepada M, awalnya korban tak berani untuk memberitahu pihak lain, karena M masih berharap BY bisa berubah. Padahal, tiap BY usai melakukan KDRT, BY kerap meminta maaf pada korban M.
Namun, melihat tak ada perubahan dari prilaku BY kepada dirinya, Pada bulan November 2022 M pun akhirnya melaporkan BY ke pihak kepolisian dan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Tak ada tanggapan yang cepat dari pihak kepolisian, karena dinilai lamban ditindaklanjuti, M pun kemudian memberanikan diri melaporkan BY ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan pun diterim, bahkan Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dek Gam, jika pihaknya tengah melakukan verivikasi dan pemeriksaan terhadap terlapot.
"Kita panggil yang terlapor dan pelapor, kita terbuka kok." Katanya pada wartawan.
Bukhori Yusuf, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS
Siapakah BY Anggota DPR RI
Pelaku BY yang melakukan KDRT terhadap istri keduanya M (30) diduga adalah Bukhori Yusuf. Pria 58 tahun ini merupakan politisi PKS sekaligus anggota DPR Komisi VIII yang membidangi isu agama dan sosial.
Pria asal Jepara ini sempat menjadi sekertaris dewan syariah pusat PKS periode tahun 2005-2010. Kemudian pada tahun 2011-2012 ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Dewan Syariah Pusat PKS.
Pada tahun 2015-2020, Bukhori Yusuf kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan perencanaan DPP PKS (2015-2020). Jabatan yang kini tengah diembanya sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan DPP PKS (2020-2025).
Ditengah kesibukanya sebagai anggota DPR RI, Bukhori Yusuf kerap melakukan dakwah dan sering diundang untuk mengisi acara pengajian di sejumlah masjid di Jakarta dan Jawa Tengah.
Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri
Dipecat PKS
Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri mengatakan, partainya sudah mendapat laporan soal kasus tersebut. Dia menyebut kasus itu murni masalah pribadi Bukhori.
“Kasus ini masalah pribadi BY dan bukan masalah partai,” kata Mabruri, Senin (22/5/2023).
Atas laporan itu, pihak internal DPP PKS telah melakukan proses penyelidikan kepada Bukhori dan telah menghasilkan kesimpulan bahwa Bukhori akan dicopot dari anggota DPR. Mabruri menuturkan Bukhori juga sudah menandatangani surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPR.
"DPP sedang menyiapkan yang bersangkutan agar dillakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam posisinya sebagai anggota DPR RI," papar Mabruri.
Atas kejadian tersebut, PKS tidak menoleransi pelanggaran disiplin partai baik berupa dugaan pelanggaran etika maupun hukum. PKS pun mengambil tindakan tegas dengan mencopot BY dari anggota DPR RI. (mii)
Load more