Sejumlah saksi Kasus KDRT yang dilakukan mantan anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf terhadap istri mudanya mulai diperiksa
Bareskrim Polri sebut telah melakukan gelar perkara awal kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf
Ketua DPR RI Puan Maharani mencermati maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia, mulai dari Kader PKS hingga KDRT di Depok.
Kuasa Hukum anggota DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf membantah kliennya melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap mantan istri keduanya berinisial MY.
Kuasa Hukum anggota DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf membantah kliennya melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap mantan istri keduanya berinisial MY.
Kasus dugaan KDRT eks anggota DPR fraksi PKS Bukhori Yusuf (BY) dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Perkara dilimpahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Polri.
Viral istri anggota DPR F-PKS Bukhori Yusuf laporkan suaminya ke MKD atas dugaan KDRT. KH Haris Hakam mengatakan jika suami melakukan KDRT maka hukumnya haram.
Seorang anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri keduanya atau istri mudanya inisial M (30).Â
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DKRT) menimpa politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf. Anggota DPR RI ini lakukan KDRT terhadap istri mudanya
Usai dilaporkan istri keduanya atas dugaan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) Bukhori Yusuf, tak lagi jadi anggota DPR dan politisi PKS, begini Kronologinya
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.