Tenaga Honorer Bakal Dihapus, DPRD Jawa Barat Berharap: Tetap Bekerja

Bandung, tvOnenews.com - Tenaga honorer dikabarkan bakal dihapus di Jawa Barat. Sontak hal itu menyita perhatian publik hingga DPRD Jawa Barat. 

Maka dari itu, DPRD Jawa Barat (Jabar) membahas tentang penghapusan tenaga non ASN (honorer) dan solusinya dengan Forum Komunikasi Honorer Lingkup Pertanian Provinsi Jabar, yang di dalamnya juga ada Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (FK THL TBPPD) dan Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (FK THL POPT).
 
"Kami membahas kejelasan nasib atau status non ASN di lingkup pertanian Jabar bersama FK THL TBPPD dan FK THL POPT yang melakukan audiensi ke DPRD menjelang penerapan penghapusan tenaga honorer atau non ASN pada 28 November 2023," ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, Bandung, Sabtu (15/7/2023).

Di samping itu, Ineu menerima audiensi FK THL TBPPD dan FK THL POPT itu bersama Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat Sadar Muslihat dan Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Herry Dermawan dan turut hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Provinsi Jawa Barat, Dadan Hidayat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Sumasna.
 
Penghapusan tenaga honorer atau non ASN tersebut seiring amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 
“Mereka adalah para penyuluh dari TBPPD dan POPT yang menanyakan kejelasan status (kepegawaiannya) menjelang penghapusan non ASN. Mereka menyampaikan selama ini sudah banyak berkontribusi terhadap upaya mempertahankan pangan di Jabar," ujar Ineu.

Selanjutnya, ia menjelaskan mengingat penerapan penghapusan non ASN adalah kebijakan pemerintah pusat, maka DPRD Jawa Barat meminta atau mendesak Pemerintah Provinsi Jabar melalui Satuan Tugas (Satgas) Non ASN agar segera memverifikasi data non ASN di seluruh Jabar.
 
"Termasuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kejelasan nasib tenaga honorer atau non ASN di Jabar yang diperkirakan berjumlah 32.000 orang," kata dia.