Habis Dilantik Jokowi Jadi Menkominfo, Budi Arie Jadi Bulan-bulanan Elite Politik

“Dukung mendukung kan biasa, buktinya ada ProJo dari Jawa Barat ya memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dukungan [capres] ini kan belum final. Apalagi nanti ujung-ujungnya kan pada siapa yang dicoblos. Itu kan masih 14 Februari 2024,” ucap Hasto di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Pihaknya hanya berharap adanya Menkominfo secara definitif itu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur terkait sistem telekomunikasi nasional.

Dia meyakini Budi Arie bisa bekerja secara maksimal tanpa ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang. Meskipun dia memegang kuasa penuh dalam organisasi relawan Jokowi.

“Ya kita di dalam sistem tata pemerintahan kan ada pengawas yaitu dijalankan oleh DPR RI dengan berbagai persoalan yang terkait dengan Kominfo. Sebelumnya akan mendorong menteri yang baru untuk dapat menjaga marwah dari Menteri Kominfo agar tidak lagi disalahgunakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan keputusan Jokowi melantik Budi Arie, sejumlah wakil menteri, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sudah didiskusikan dengan PDIP.

Baca Juga

Presiden Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke PDIP Mau Kritik dan Awasi Kinerja Pemerintah

“Ya sebelumnya di diskusikan melalui Pak Pramono Anung yang juga melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga kepada saya diinformasikan terkait dengan keputusan presiden,” ungkapnya.

“Semua dikomunikasikan dengan baik,” sambung Hasto.

- NasDem Berkomentar

Sementara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengaku tidak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi ketimbang politikus NasDem menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru.

Sebagaimana diketahui, posisi Menkominfo yang sebelumnya ditempati oleh Johnny G Plate harus digantikan dengan Budi karena terjerat kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

Bahkan, Paloh menuturkan Jokowi sebelumnya membicarakan pergantian Menkominfo dengannya.

“Ada lah dikit-dikit (obrolan perihal ressuffle). Tapi enggak ada, nggak ada masalah. Itu hak preogatifnya presiden, memang dia menggunakan hak preogatifnya dan kita konsisten untuk menghormati,” kata dia, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Kendati demikian, Paloh memastikan bahwa tidak masalah apabila jatah menteri untuk Partai NasDem berkurang lantaran bukan itu yang menjadi prioritas utama NasDem.