Percobaan Kudeta Presiden Niger, Indonesia sedang Cermati Situasi dan Kumpulkan Informasi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia memperhatikan perkembangan situasi di Niger, setelah tentara mengumumkan percobaan kudeta terhadap Presiden Mohamed Bazoum.

“Kami mencermati perkembangan ini dan saat ini masih dalam proses mengumpulkan informasi lebih jauh lagi terkait situasi di Niger,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah pada Jumat (28/7/2023).

Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Niger sejak 2011.

Pada 2017, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan pertama oleh presiden Niger saat itu, Mahamadou Issoufou.

Menurut Jokowi, Indonesia dan Niger memiliki sedikitnya tiga ikatan kuat yaitu persaudaraan Islam, demokrasi dan kebebasan beragama, serta sebagai sesama negara berkembang.

Kemudian pada 2018, BUMN Indonesia PT Wijaya Karya dilaporkan telah menandatangani kontrak pembangunan proyek renovasi Istana Kepresidenan Niger. Proyek senilai Rp370 miliar itu merupakan kerja sama pertama kedua negara di bidang infrastruktur.

Bazoum, yang adalah penerus Issoufou, ditahan di kediamannya sejak Rabu pagi (26/7/2023) oleh unsur pengawal presiden.

Malam harinya, beberapa tentara muncul di televisi nasional untuk mengumumkan penggulingan Bazoum.

Menyebut diri mereka Dewan Nasional untuk Perlindungan Negara, mereka membacakan pernyataan kudeta dalam sebuah video dan disiarkan di televisi negara ORTN.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kolonel Mayor Amadou Abdramane, Bazoum telah digulingkan dan konstitusi ditangguhkan karena situasi keamanan negara yang memburuk dan krisis sosial ekonomi.

Jam malam akan diberlakukan antara pukul 10 malam hingga 5 pagi waktu setempat, dan semua perbatasan telah ditutup.

Sejumlah negara di antaranya Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Uni Afrika, Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengecam tindakan militer Niger.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menuntut pembebasan segera Presiden Bazoum (63), yang dipilih secara demokratis pada April 2021. (ant)