Sejarah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi Serta Daftar Pimpinan KPK dari Masa ke Masa

tvOnenews.com - Baru-baru ini Presiden RI ke-5 yakni Megawati Soekarnoputri mengatakan kalau dirinya pernah meminta Presiden RI saat ini, Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati Soekarnoputri mengeluhkan kalau hingga sampai saat ini masih banyaknya pejabat negara yang masih korupsi meskipun sudah ada KPK.

Pada pidatonya di acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati mengatakan kalau persoalan saat ini adalah penegakan hukum di Indonesia yang kurang tegas kepada para koruptor.

Dirinya juga merasa kalau kehadiran KPK terlihat tidak efektif dalam memberantas korupsi lantaran tetap banyak orang yang melakukan korupsi.

Bahkan, Megawati Soekarnoputri juga menceritakan kalau dirinya pernah meminta kepada Presiden Jokowi agar membubarkan KPK.

Baca Juga

Belum Jadwalkan Pemanggilan Terhadap Dua Tersangka Baru di Kasus Haji, KPK: Fokus Pemeriksaan PIHK Dulu

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh bubarin aja KPK itu Pak. Jadi menurut saya enggak efektif,” kata Megawati. 

Padahal, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri berdiri pada tahun 2002 silam, dimana pada saat itu Megawati Soekarnoputri masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Menghimpun dari berbagai sumber, berikut ini sejarah dibentuknya KPK dan juga daftar pimpinan KPK dari masa ke masa yang coba tim tvOnenews rangkum.

Sejarah Terbentuknya KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada era Presiden Megawati Soekarnoputri tepatnya di tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gagasan pembentukan sebuah lembaga pemberantasan korupsi sendiri sebenarnya sudah mencuat sejak tahun 1998 pasca berakhirnya rezim Orde Baru. 

Dimana pada tahun 1999, Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN yang menjadi ide awal pembentukan KPK.

Dimana setelah itu dibentuklah sejumlah komisi dan badan baru yang bertujuan untuk membasmi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia seperti KPKPN, KPPU dan Ombudsman.

KPK sendiri dibentuk untuk memperkuat penegak hukum yang sudah ada dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.