Usulan Ganjil Genap Diterapkan 24 Jam Guna Atasi Polusi, Pengamat: Tidak Efektif

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil genap 24 jam  tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI Jakarta.

"Kalau menurut saya  tidak efektif. Belum bisa batasi kendaraan buat tekan polusi," kata Trubus saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (26/8/2023).

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai usulan legislator terkait sistem ganjil-genap selama 24 jam untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Ibu Kota merupakan ide bagus.

Menurut Trubus, penerapan ganjil genap 24 jam itu justru dapat memicu jumlah kendaraan di Ibu Kota karena masyarakat yang memiliki kelebihan uang akan  memilih membeli kendaraan lagi.

Aturan ganjil genap di Jakarta selama 24 jam itu, kata Trubus bisa  efektif jika  diterapkan di  wilayah penyangga Ibu Kota.

Baca Juga

Kegiatan Belajar Mengajar di Kota Pekanbaru Sudah Mulai Tatap Muka

"Iya jadi Pak Pj Gubernur DKI tidak hanya duduk di Balai Kota tapi dia harus minta pemerintah pusat agar bertemu dengan kepala daerah kota-kota penyangga. Ini sudah lama kita usulkan," kata Trubus. 

Menurut Heru, penerapan ganjil-genap 24 jam di Jakarta itu perlu adanya koordinasi lebih dalam dengan Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengkaji usulan tersebut dan berkomunikasi lebih dalam lagi dengan pemerintah pusat. 

"Mudah-mudahan, sudah ada hasil 2-3 hari ini, saya komunikasi dulu dengan pusat, ide bagus," kata Heru.

Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menindaklanjuti saran dari DPRD DKI Jakarta mengenai pemberlakuan sistem ganjil-genap 24 jam dengan mendiskusikan  bersama pihak terkait. 

"Itu harus didiskusikan karena setiap kebijakan tidak bisa dengan wacana langsung direalisasi, perlu ada pengkajian, perlu ada diskusi, kita uji coba seperti itu," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Doni Hermawan saat ditemui di Jakarta, Jumat. 

Doni menjelaskan perlu ada pengkajian dan diskusi juga untuk uji coba mengenai penerapan sistem tersebut. (ant)