Operasi Penambangan Tanpa Izin, Perusahan Batu Bara Dilaporkan ke Polisi

Saat ditanya lebih lanjut terkait izin perlintasan atas aktivitas pengangkutan yang dilakukan dengan melintasi tiga ruas jalan yakni kabupaten, provinsi maupun nasional, Iqbal mengaku izin tersebut tidak menjadi persoalan. Lantaran pihaknya menggunakan mobil angkut dengan kapasitas tonase tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan.

“Sebenarnya izin itu prinsipnya kan tidak ada masalah, karena kan kita juga menggunakan truk yang tidak melebihi tonase, makanya kita uji, dalam hal ini izin sebenarnya izin itukan melekat pada, pertama perusahaan ini, hari ini bagaimana pemerintah memaksa satu investasi harus jalan, sedangkan insfrastruktur sekarang kita tidak ada,” kata Iqbal. 

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat, Kurdi menegaskan hingga saat ini pemkab setempat belum mengeluarkan izin pemanfaatan ruang jalan terhadap aktivitas angkut batubara yang dilakukan PT PBM.

Kata Kurdi, secara kewenangan terhadap jalur lintas yang dilakukan oleh PT PBM, ada tiga status jalan meliputi jalan kabupaten, provinsi dan nasional.

“Hingga saat ini belum ada izin  yang kita keluarkan. Sesuai Permendagri itukan status izinnya dikeluarkan oleh pemilik jalan, kalau di kabupaten itu dikeluarkan oleh bupati selaku pemilik jalan, kalau provinsi itu dari gubernur dan kalau untuk jalan nasional itu Kementerian PUPR di sini lewat balai,” kata Kepala PUPR Kabupaten Aceh Barat, Kurdi.

Kurdi menjelaskan, sebelumnya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMST), Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Aceh Barat juga telah melakukan pertemuan pada 5 November 2021 menindak lanjuti surat permohonan izin lintas jalan menuju pelabuhan, akan tetapi dari pertemuan itu pihaknya belum dapat mengeluarkan izin perlintasan.

Baca Juga

Pengamat Desak Kejagung Ungkap Sosok Penyelenggara Negara yang Terlibat dalam Korupsi Sang Konglomerat Samin Tan

“Syarat administrasi dan teknis serta rincian kegiatan belum dipenuhi sesuai dengan Permen PUPR Nomor 20 tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan terutama pasal 6, 7 dan 8,” tutup Kurdi. (Chaidir Azhar/ Wna)