Demokrat Cabut Dukungan ke Anies Baswedan dan Keluar Koalisi Perubahan

Baca Juga

GKSR Dorong Ambang Batas Parlemen 1 Persen pada Pemilu

Andi menegaskan Demokrat juga memutuskan untuk keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Pertama Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP),” ujar Andi di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

Adapun dua keputusan itu berdasarkan hasil rapat anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat pada Jumat ini. Dia menjelaskan alasan Demokrat mengambil langkah tersebut yaitu karena Anies telah mengingkari perjanjian koalisi.

“Karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian dua keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai [Demokrat{ yang baru saja berlangsung malam ini di Cikeas,” tegas Andi.

Diketahui, rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat sekaligus Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Sebagaimana diketahui, mencuat kabar bahwa Anies Baswedan akan duet dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Semua dikejutkan dengan kabar tersebut, pasalnya, Anies Baswedan santer akan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024 mendatang.

Partai Demokrat menyebut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Cak Imin sebagai cawapres Anies.

Penetapan Cak Imin sebagai cawapres itu dilakukan tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS. 

Hal ini diketahui melalui surat yang dikirimkan oleh Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui WhatsApp.

Surat itu berisi pernyataan Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya terkait sikap partainya soal duet Anies-Cak Imin.

“Pada Selasa (29/8/2023) malam di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

“Malam itu juga capres Anies Baswedan dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, Rabu (30/8/2023), capres Anies Baswedan dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Demokrat melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” sambungnya. 

Demokrat mengatakan peristiwa ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol, yakni NasDem, Demokrat dan PKS. (saa/put)