Korban Jual Beli Apartemen Malioboro City, Pengembang dan Bank Sepakati Pakta Integritas

tvOnenews.com - Kasus sengketa kepemilihan lahan dan pertanahan di sejumlah daerah menjadi perhatian besar DPR, termasuk soal Malioboro City. Karena itu, Komisi II DPR siap mengawal untuk menuntaskan kasus yang menimpa sekitar 200 penghuni apartemen tersebut. 

“Pihak DPR RI terutama Komisi II DPR RI betkomitmen mengawal kasus ini dan akan memanggil pihak-pihak terkait, temasuk pengembang Maliobori City, yakni PT Inti Hosmed dan pihak Bank MNC supaya serius menyelesaikan kasus tersebut,” kata Ketua Paguyuban Korban Malioboro City, Edi Hardiyanto di Yogyakarta, Kamis (14/9/2023). 

Menurutnya, Paguyuban Korban Malioboro City juga telah menyerahkan dokumen serta memberikan penjelasan terkait masalah itu kepada Anggota Panja Mafia Tanah DPR, Riyanta SH.

“Kami mendorong pihak pengembang bisa menjalankan itikad baiknya. Kami sudah sampaikan ke Panja Mafia Tanah Komisi II RI dan staf Menkopolhukam serta pihak Setneg bahwa negara akan turun tangan dalam kasus ini,” ujarnya.

Lebih jauh Edi menjelaskan bahwa pengembang dan pihak Bank MNC telah sama-sama menandatangi Pakta Integritas guna menyelesaikan masalah tersebut. Adapun Pakta integritas ini bisa menjadi jaminan moril dan sudah ada itikad baik dan memang ada perdamaian untuk segera menyelesaikan persoalan meski tetap akan ada proses hukum. 

“Kami ini hanya korban,” jelasnya.

Baca Juga

Tinjau Lokasi Huntara, Kapolri dan Ketua Komisi IV Kirim 16 Truk Bantuan untuk Korban Banjir-Longsor di Tapteng

Hal senada disampaikan Budiijono, Sekretaris Persatuan Pemilik Apartemen Malioboro City dimana terkait kasus Malioboro City ini pihak pengembang untuk segera membuktikan itikad baiknya dengan menyelesaikan perijinan SLF sehingga pertelaan dan AJB dan SHM SRS segera dapat diselesaikan.

"Penuhi dulu syarat syarat yang diminta oleh pemerintah khususnya dari instansi PUPKP Kab Sleman sehingga ijin SLF bisa keluar dan pertelaan dpt dilakukan. Kami ingin bukti nyata, Inti Hosmed harus segera komunikasi dengan MNC agar semua dapat terwujud, harus segera  diwujudkan, apakah saat ini pihak Inti Hosmed sudah memberokan 1 nama perwakilan untuk dimasukan dlm pembentukan P3SRS, penyerahan fasos ke pemerintah daerah, kalau itu semua proses vital sudah dilakukan Inti Hosmed  maka itu baru ada etikad baik. Kami minta pemerintah harus bertindak tegas dalam hal ini," jelasnya.

Sementara disinggung terkait keterlibatan Mafia Tanah dalam kasus tersebut, Riyanta SH, salah seorang anggota Komisi II DPR RI menegaskan pihaknya tidak membantah soal adanya dugaan mafia tanah yang ikut bermain. Pasalnya, kasus ini sudah beberapa tahun tidak juga menemukan titik temu.

”Jelas, ini mafia tanah. Karena itu, Panja Mafia tanah terus mengawal hingga tuntas. Karena yang menjadi korban, ujung-ujungnya rakyat,” ujar Riyanta.

Oleh karena itu, kata Riyanta lagi, Panja Mafia Tanah DPR akan segera melakukan sinergi dengan Satgas Mafia Tanah guna menangani secepatnya masalah apartemen Malioboro City tersebut. 

“Saya mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh Kapolda DI Yogyakarta dalam menindaklajuti kasus tersebut. Karena itu pihaknya mendukung Kapolda, apalagi hal ini sudah menjadi perhatian publik,” paparnya. 

Didesak apakah kasus ini akan dilaporkan kepada Presiden, Legislator dari Dapil Jateng III ini mengungkapkan bahwa kasus ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. 

“Presiden sudah mengetahui, karena sudah dilaporkan ke Setneg,” ucapnya.

Disisi lain, Riyanta meminta agar masyarakat lebih teliti dalam membeli sebuah properti. Karena pada umumnya, memang masyarakat ini awam dan tak cermat dalam transaksi terutama jual beli apartemen. 

“Masyarakat awam ini, sering menjadi korban dalam transaksi jual beli, karena memang tidak paham. Saya baru saja menerima laporan dari para korban pengembang apartemen Malioboro City yang jumlahnya sekitar 200 orang,” paparnya. (nur/chm)