Sebelum Pulau Rempang Dilanda Konflik, Presiden Jokowi Pernah Janjikan Sertifikat Tanah Kampung Tua

Jakarta, tvOnenews.com - Sebelum Pulau Rempang dilanda konflik agraria, karena adanya rencana Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. Tentu, kehidupan ribuan warga diselimuti kedamaian. 

Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, sebelum konflik Pulau Rempang itu, Presiden Jokowi pernah menjajikan akan sertifikasi tanah Kampung Tua.

Dilansir dari Antara, Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi sempat berjanji membahas status 16 Kampung Tua di Rempang ke pemerintahan pusat.

"Yang dituntut bapak ibu adalah status 16 lokasi Kampung Tua yang harus dikeluarkan untuk perkembangan investasi, ini yang akan kami sampaikan ke pemerintah pusat," kata Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi pada kala itu.

Bahkan, pada kampanye Pilpres 2019 lalu di Batam, Presiden Jokowi menyampaikan janjinya bakal sertifikasi bagi Kampung Tua. Di mana selama ini status tanahnya masih tumpang tindih.

Baca Juga

Diving Makin Diminati Generasi Muda, Bukan Sekadar Hobi tapi Jadi Tren Gaya Hidup?

"Jadi saya ingin sampaikan dua hal penting. Yang pertama mengenai sertifikasi pembuatan sertifikat untuk Kampung Tua. Siapa yang setuju Kampung Tua disertifikasi?" kata Jokowi saat melakukan orasi politik di Kompleks Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, Sabtu, (6/4/2019).

Di samping itu, Presiden Jokowi juga berjanji proses penerbitan sertifikat dilakukan paling lama tiga bulan. Hal ini tak lain agar status kepemilikan tanah semakin jelas dan legal bagi masyarakat.

Nah pada saat itu, tercatat ada sekitar 37 titik Kampung Tua di Batam. Di mana status tanah di dalamnya masih banyak yang tumpang tindih, bahkan sengketa.

"Akan kami lakukan maksimal 3 bulan akan kami selesaikan. Tiga bulan Kampung Tua akan kami sertifikatkan," beber Presiden Jokowi pada saat itu.

Orasi politik Jokowi di Kompleks Stadion terbesar di Batam itu mendapat antusiasme masyarakat. Saat itu beberapa tokoh ikut hadir di stadion tersebut, di antaranya Ketua TKN Erick Tohir, Wakil Ketua TKN Moeldoko, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

Untuk diketahui, sampai saat berita ini diterbitkan pihak tvOnenews, terus mencoba konfirmasi kepada pihak terkait soal janji kampanyenya pada tahun 2019.