Diduga Tak Salurkan Ribuan Ton Pupuk Subsidi, Polres Tapsel akan Lakukan Penyelidikan

Tapanuli Selatan, Sumatera Utara - Satuan Reskrim Polres Tapanuli Selatan akan turun ke lapangan guna melakukan cek penyebab langkanya pupuk bersubsidi di kalangan petani. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan, AKP Paulus Gorby Pembina Simamora, pada Kamis (25/11/20210).

"Kami tindak lanjuti cek ke lapangan dulu. Antara data dengan realisasi pupuknya seperti apa,” ujar AKP Paulus melalui pesan singkat whatsapp.

Langkah Polres Tapanuli Selatan ini sesuai dengan keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan naiknya harga pupuk non sibsidi di tingkat petani.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Tapanuli Selatan dengan Dinas Pertanian dan Distributor Pupuk pada Rabu (24/11/2021) kemarin terungkap, pihak distributor masih memiliki stok ribuan ton pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Tapanuli Selatan. Ribuan ton pupuk ini berada di gudang PT. Gresik Cipta Sejahtra, PT Pertani (Persero) dan PT Roma Asi.

Pihak distributor berkilah, ribuan ton pupuk bersubsidi tersebut tidak disalurkan, akibat kesalah pahaman komunikasi dengan petani.

“Pupuk bersubsidi tidak langka di wilayah Tapsel, cuma hanya kesalahan komunikasi saja tentang administrasi kelengkapannya,” ujar Fahri, staf pemasaran Distributor PT. Gresik Cipta Sejahtra.

Sementara petani dalam keluhannya menyampaikan, sejak setahun belakangan ini mereka kesulitan pupuk bersubsidi.

"Jauh-jauh hari kelompok tani sudah mengajukan e-RDKK untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Tapi hasilnya tetap membuat kita kecewa. Kalau ada pupuk ribuan ton, kenapa tak diberikan ke kita petani ini? Kok disimpan simpan?,” ujar Muhammad (42) seorang petani.

Bagi pelaku usaha yang terbukti menimbun barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, maka akan terancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan/ atau pidana dengan maksimal 50 Miliar Rupiah. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (Dedi Herianto/ Wna)