Usai Ratas, Menteri Bahlil Ungkap Arahan Presiden Jokowi dan Akui Sempat Ada Cara Kurang Elegan dalam Upaya Sosialisasi dan Relokasi Pulau Rempang

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik Pulau Rempang menemui titik terang.

Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan  kepada Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Hal itu disampaikan saat Menteri Bahlil menyampaikan hasil rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi soal polemik Pulau Rempang.

Namun, dalam kesempatan itu Bahlil juga mengakui jika dalam proses sosialisasi dan upaya relokasi beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan cara-cara kurang elegan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat Pulau Rempang.

"Kami mengakui dalam proses kemarin itu, terjadi cara-cara yang kurang elegan, sehingga berdampak pada ketidaknyamanan bagi saudara-saudara saya di sana (Pulau Rempang)," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Baca Juga

ARF: Golkar Apresiasi Kebijakan Bahlil Impor BBM yang Optimal

Namun Bahlil menegaskan bahwa saat ini 6-8 orang warga Pulau Rempang yang melakukan demo sudah dikeluarkan melalui Kapolda/Kapolres.

"Tetapi yang melakukan demo diluar dari masyarakat Rempang dan itu dilakukan dengan cara tidak lazim itu kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak proses hukum sebagaimana mestinya," katanya.

Arahan Presiden Jokowi untuk Kasus Pulau Rempang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Berikan Arahan untuk Polemik Pulau Rempang (ANTARA)

Setelah ratas yang digelar pada Senin (25/9/2023), Bahlil menyampaikan beberapa arahan Presiden Jokowi mengenai polemik Pulau Rempang.

"Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat, pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik,” ucap Bahlil.

“Secara betul-betul kekeluargaan. Tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar alokasi itu," kata Bahlil menambahkan.

Kemudian kata Bahlil presiden memberikan tugas kepada para menteri untuk menyelesaikan persoalan Pulau Rempang dengan baik dengan melibatkan kementerian lain.

"Dari 17 ribu hektare areal Pulau Rempang itu yang bisa dikelola hanya 7.000 hektare lebih, sampai 8.000 hektare selebihnya adalah hutan lindung,” jelas Bahlil.

“Dan Kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut. Untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," tambah Bahlil.

Setelah menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Pulau Rempang beberapa hari lalu, Bahlil mengatakan telah menemukan solusi.