PKS Minta Jangan Hanya Larang TikTok Shop, Tapi Buat Batas Minimal Harga Barang Impor 

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman menyoroti situasi saat ini benar-benar memberatkan para pengusaha UMKM, terutama yang membuka toko atau kios. 

Sepinya para pembeli membuat para pedagang menghadapi kerugian yang tidak sedikit.

“Pemerintah bisa kita anggap sangat terlambat dalam menerbitkan larangan Aplikasi TikTok untuk berjualan, pedagang sudah pada megap-megap kehabisan nafas. Baru dah Pemerintah menunjukkan ketegasannya,” ucap Mahfudz Abdurrahman, dalam keterangannya, Jumat (29/9/2023).

Lebih lanjut Anggota Komisi VI ini menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menghalangi hadirnya teknologi, yang memberikan banyak kemudahan kepada semua.

“Kita bisa lakukan banyak hal dari telepon pintar kita. Apa saja dan bisa dimana saja. Dan kita benar-benar menikmati semua kemudahan tersebut, tapi sedihnya kemudahan dan kenyamanan yang kita dapat ternyata juga memberikan dampak yang buruk bagi sebagian saudara kita,” jelas Mahfudz.

Baca Juga

Permintaan Ekspor Melonjak, 60 Persen UMKM Indonesia Tercatat Naik Kelas di Kancah Perdagangan Internasional

Persoalan yang sudah terjadi sejak lama, kata Mahfudz, bukan hanya karena munculnya Socio Commerce seperti Tik Tok, tapi juga karena banjirnya produk Impor dari Cina.

“Dari yang saya dengar dari para pedagang, selain dari adanya tiktok shop. Juga disebabkan oleh membanjirnya barang Impor dari Cina. Yang harganya sering bahkan lebih murah dari produk dalam negeri,” ucap Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi ini.

Efek Perdagangan Bebas antar Negara, kata Mahfudz, memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi kita, karena kita bisa dianggap hanya menjadi pasar baru bagi negara Cina.

“Dan sedihnya yang paling terkena ya saudara kita, para pelaku UMKM. Yang jumlah sangat besar dan ada di seluruh wilayah Indonesia. Kami di Senayan, sebagai perwakilan dari Masyarakat mendesak Pemerintah. Khususnya yang terkait langsung dengan sektor perdagangan. Agar bisa menelaah kembali kebijakan bebas Impor ini,” jelasnya.

Memang, lanjut Mahfudz, Indonesia sudah menandatangani perjanjian perdagangan, tapi kalau kesepakatan tersebut memberikan kerugian yang sangat besar jangan diam saja.

“Karena perjanjian-perjanjian perdagangan yang ada, didasarkan untuk kemajuan dan keuntungan bersama (mutual benefit). Ini malah terkesan sangat jauh dari prinsip kesetaraan dan keadilan,” keluh Mahfudz Abdurrahman.