Isu Bermuatan Politik Terpatahkan, Presiden Jokowi Segera Angkat Mentan Definitif

Jakarta, tvOnenews.com - Mencuat isu soal pemeriksaan Mentan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK dituding bermuatan politik. Namun, isu politik pembusukan itu terpatahkan oleh pernyataan Juru Bicara KPK, Ali Fikri. 

Ali Fikri katakan, bahwa pihak KPK sudah berulangkali menerangkan dan sadar benar bahwa tahun ini adalah tahun politik. 

"Jadi, wajar semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan politik yang berjalan," pungkas Ali Fikri, Jumat (29/9/2023). 

"Tetapi kami tegaskan, dan pada waktunya akan dibuka secara terang benderang, apa yang menjadi alat buktinya, perbuatannya seperti apa, tentunya nanti di hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup, dilakukan penahanan, dilimpahkan proses penuntutan dan disidangkan pada tindak pidana korupsi," sambungnya.

Selain itu, Ali Fikri juga jelaskan, bahwa pihaknya akan bertanggung jawab atas keseluruhan proses KPK lakukan adalah murni proses penegakan hukum.

Baca Juga

Wakil Ketua KPK Sebut Kasus Febrie Adriansyah Tidak Bisa Dialihkan Sembarangan

Terlebih, jauh-jauh hari pihak KPK suadah melakukan proses penyidikan. Bahkan, sudah menerima laporan masyarkat tahun lalu. 

"Sebagai tindak lanjut itu terus berjalan, sampai kemudian beberapa waktu yang lalu, kami melakukan proses penyidikan dan proses penggeledahan," kata Ali Fikri. 

Nah, baru-baru ini Mentan Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri pada kamis sore, 5 Oktober 2023. Kemudian Presiden Jokowi mengatakan akan segera melakukan pelantikan terhadap Mentan definitif dari NasDem. 

“Ya secepatnya (definitif Menteri Pertanian),” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat, (6/10/2023).

Saat ini, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan, Arief Prasetyo, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian. Alasannya, kata dia, supaya lebih koordinatif dan lebih memudahkan dalam menjalankan kinerja di Kementerian Pertanian.

“Karena biasanya kita Bulog, Badan Pangan, Mentan, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi saja biar lebih memudahkan,” kata Presiden Jokowi. (aag)