PDIP Kritik Pedas Heru Budi Selama Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Gembong Warsono: Komunikasi Kurang Baik

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono memberi kritik pedas terhadap Heru Budi Hartono selama setahun menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

“Pertama, komunikasi publik Pak Heru kurang baik. Masih sama, maka ini perlu diperbaiki,” jelas dia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/10/2023).

Menurut Gembong, jika komunikasi Heru baik maka dalam mengeksekusi program kerja juga akan berjalan lancar.

“Ketika komunikasi baik maka eksekusi akan berjalan baik, tapi karena komunikasi publiknya kurang baik maka yang terjadi tersendat-sendat,” ungkapnya.

Saat ditanya apa landasan Gembong mengkritik komunikasi publik Heru kurang baik, menurut dia hal ini terjadi disebabkan karakter Heru memang seperti itu.

Baca Juga

Ternyata Hal Ini yang Buat Jokowi Yakin PSI Lolos Parlemen di Pemilu 2029: Semuanya Harus Kerja Keras

“Karakter mungkin, dan belum (berubah sejak tiga bulan menjabat), nggak tau yang bebal siapa,” tandas dia.

Sebagai informasi, jabatan Heru Budi Hartono akan berakhir pada 17 Oktober 2023 mendatang.

Sebelumnya, Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta akan segera berakhir pada bulan Oktober mendatang. 

Kendati saat ditanya oleh media apakah pria yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) akan memperpanjang jabatannya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru melimpahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Nggak tau (diperpanjang), tanya Kementerian Dalam Negeri," kata dia, di Jakarta, dikutip Senin (9/10/2023).

Namun, apabila ada wacana dari pihak Kemendagri akan memperpanjang jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, dia hanya tersenyum.

"(Senyum) ya ditanya dulu (Kemendagri)," tuturnya.

Akan tetapi, beberapa waktu lalu Heru Budi sempat dipanggil oleh pihak Kemendagri untuk melakukan evaluasi terkait kinerjanya. 

Eks Wali Kota Jakarta Utara ini pun mengatakan dalam proses evaluasi tersebut tidak ada pembahasan terkait perpanjangan jabatan.

"Nggak (ada evaluasi lagi), kemarin udah terakhir, per satu tahun kan kemarin. Jadi nggak ada (pembahasan perpanjangan jabatan), tunggu dari Kemendagri," ujarnya. (Agr)