Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka Diterpa Isu Dinasti Politik, Begini Tanggapan dari Denny JA

Jakarta, tvOnenews.com - Isu dinasti politik semakin mencuat setelah Gibran Rakabuming Raka resmi dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (bakal cawapres) dari Prabowo Subianto.

Hal ini disebabkan karena Gibran adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak hanya itu, isu dinasti politik semakin mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan calon yang usianya belum 40 tahun namun sudah berpengalaman di pemerintahan.

Hal ini bukanlah tanpa sebab, tapi karena ketua MK, Anwar Usman adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka.

Lantas bagaimana pendapat pengamat politik melihat hal ini?

Baca Juga

DKPP Akui Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Meningkat Drastis

Pengamat Politik yang juga pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA menilai isu dinasti politik akan lekas basi.

“Isu yang menyerang Gibran sebagai bagian dari membangun politik dinasti Jokowi itu akan segera menjadi isu yang basi,” ujar Denny JA dalam keterangan tertulis yang  diterima oleh tvOnenews.com pada Selasa (24/10/2023).

Menurutnya, isu tersebut berkembang seiring dengan berita-berita yang marak.

“Seperti ‘Gibran terbang ke Jakarta jelang penentuan cawapres Prabowo’ dan "berkas pendaftaran Gibran sebagai cawapres Prabowo sudah siap," jelasnya.

Menurut Denny, reaksi masyarakat terhadap isu tersebut amatlah bervariasi.

“Sebagian melihatnya sebagai bagian dari pertarungan politik, dimana isu dinasti politik menjadi senjata untuk menyerang Gibran, Prabowo, atau bahkan Jokowi,” katanya. 

Gibran Rakabuming Raka (tim tvOnenews/Julio)

Namun menurut Denny, tak bisa dipungkiri bahwa dinasti politik adalah fenomena yang lazim dalam dunia demokrasi.

“Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokrasi maju di Eropa dan Amerika Serikat, dinasti politik telah menjadi hal yang biasa,” menurut Denny. 

Bahkan dalam konteks Indonesia, contoh seperti Pinka Haprani yang maju sebagai caleg saat ibunya, Puan Maharani, masih menjabat sebagai ketua DPR RI menunjukkan bahwa fenomena ini diterima sebagai hal yang sah dan tidak melanggar hukum.

“Kita juga bisa mengamati dinasti politik dalam keluarga Bung Karno, yang telah berlangsung hingga empat generasi, mulai dari Bung Karno hingga Pinka Haprani,” ujar Denny.