PDIP Kembali Ungkap Kejanggalan Terpilihnya Gibran, Tekanan Penguasa dan Kartu Truf Ketua Umum Parpol yang Jadi Barter

Jakarta, tvOnenews.com-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus mengungkap kejanggalan proses terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap cerita tekanan penguasa pada  dalam bentuk memegang kartu truf Ketua Umum Partai Politik.

"Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10/2023).

Bagi Hasto proses yang dialami partainya dan sejumlah ketua umum partai politik sebenarnya sebuah pembangkangan konstitusi dan hak rakyat. 

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," ucap Hasto. 

Diketahui, PDIP merasa dikhianati dengan manuver yang dilakukan keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan restu terhadap Wali Kota Surakarta GIbran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Baca Juga

Prabowo Kumpulkan 250 Anggota Kadin di Hambalang, Ada Tiga Industri yang Jadi Perhatian

Pasalnya, Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi adalah kader dari PDIP yang notabene sudah mendeklarasikan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024.

"PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini," kata Hasto.

Saat para elite DPP PDIP bertemu dengan jajaran ranting hingga anak ranting, banyak yang tak percaya hal itu bisa terjadi. PDIP yang sudah memberi keistimewaan kepada Jokowi dan keluarganya, tapi malah ditinggalkan.
 
“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” jelas dia.(bwo)