TPN Ganjar Minta MKMK Sanksi Berat Hakim yang Langgar Kode Etik, Mahfud MD: Silakan Saja

Jakarta, tvOnenews.com - Bakal cawapres PDIP Mahfud MD angkat bicara terkait Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang sedang memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres-cawapres.

Menko Polhukam ini menanggapi terkait Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang meminta MKMK memberikan sanksi berat bagi hakim yang terbukti melanggar kode etik.

“Ya silakan aja lah, itu kan Majelis MKMK-nya itu menurut saya cukup kredibel,” kata Mahfud di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023) malam.

Dia meyakini MKMK dapat memutuskan perkara tersebut dengan tepat dan memberikan tuntutan yang semestinya.

^{Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie. (Ist)}

Sebab dia percaya Majelis MKMK yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie dapat dipercaya.

Baca Juga

PDIP Soroti Keracunan MBG di Sumut: Tunjukkan Pengawasan Tidak Berjalan Baik

“(Majelis MKMK) tahu apa yang harus diputuskan yang sesuai tuntutan rasa keadilan dan tuntutan hukum juga,” ujar Mahfud MD.

Sebelumnya, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Tama S Langkun meminta MKMK memberikan sanksi berat jika hakim MK dalam perkara gugatan batas usia capres-cawapres terbukti melanggar kode etik.

“Tentu saja kita berharap prosesnya bisa berjalan dengan baik, majelis MKMK itu bisa tetap menjaga independensi dan kemudian juga tegas dalam mengambil keputusan. Artinya kalau lah memang kemudian terbukti tentu sanksi yang berat harus dijatuhkan," kata Tama di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Dia juga berharap proses pemeriksaan oleh MKMK dilakukan cepat karena berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024.

Selain itu, Tama menegaskan MK harus tetap netral dan independen dalam memutuskan perkara.

"Nah jadi kita harapkan ada kepastian juga dalam konteks pemberian sanksi karena ini kita penting untuk melihat hal ini karena kita masih membutuhkan MK sampai kapan pun,” ujarnya.

“Bagi kami yang kemudian juga sebagai peserta pemilu, kita butuh juga netralitas dan independensi MK, paling tidak dalam waktu dekat,“ tambah Tama. (saa/muu)