Anwar Usman Melawan saat Dipecat sebagai Ketua MK, NCW: Tidak Menggunakan Akal Sehat

“Apa segitunya ya ketakutan penguasa dinasti oligarki ini? Kemarin ada dugaan ‘Pak Lurah’ tidak memberikan izin kepada Pimpinan KPK untuk melakukan penindakan kepada oknum menteri ini, sekarang Jaksa Agung yang dikriminalisasi,” tutur Hanif.

“Ini baru satu atau dua oknum menteri anggota koalisi dinasti yang diduga korupsi ditindaklanjuti, Jaksa Agung (JA) sudah dikriminalisasi dan dibunuh karakternya dengan tuduhan punya WIL seorang artis, cuma karena dipanggil ‘pa-pa’ dalam percakapan WhatsApp (WA) dan JA dituduh menerima sejumlah uang dari artis Celine Evangelista (CE) melalui Amelia Sabara (AS) dan itu sudah dibantah CE itu tidak ada, apalagi kalau dugaan korupsi yang sudah DPP NCW sampaikan beberapa waktu yang lalu diusut semuanya,” tambahnya.

Kemudian, dia pun menyinggung soal oknum menteri AH diduga terlibat skandal korupsi CPO dan produk turunannya, impor handphone ilegal dengan tersangka PS Store, menerima suap kasus proyek BTS 4G melalui oknum menteri DA.

Dimana tersangka mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate sudah divonis 15 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. 

"Gebrakan hukum Jaksa Agung ini memperlihatkan bahwa supremasi hukum masih berjalan dengan baik, namun ternyata “kreativitas berlebihan” dalam penegakan hukum ini ternyata membuat gerah para oknum menteri-menteri kabinet Jokowi yang korup," katanya.

Pihaknya mengaku beberapa kali menyuarakan dugaan korupsi 5 menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi, namun tidak direspons positif oleh Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan Agung.

Baca Juga

Tuntaskan Rekomendasi BPK RI, MK Raih WTP Laporan Keuangan Tahun 2025

NCW menduga lambatnya proses pengungkapan dugaan korupsi oknum-oknum menteri ini, karena semua menteri yang terduga korupsi tersebut berada di koalisi yang sama dan sangat kuat dugaan ‘pak lurah’ tidak memberikan lampu hijau kepada 3 lembaga penegakan hukum tersebut.

“Kami khawatir jika praktik tebang pilih ‘Pak Lurah’ ini bisa menghancurkan supremasi hukum yang sudah mulai membaik dan operasi kriminalisasi ini harus segera dihentikan, karena rakyat sudah muak dengan orkestrasi dinasti di MK, sekarang ditambah lagi represi mahasiswa dan kriminalisasi penegak hukum (Pimpinan KPK dan Jaksa Agung).  Reformasi jilid dua bisa terjadi, jika Jokowi tidak segera bercermin diri atas apa yang terjadi saat ini, tuntutan rakyat agar Jokowi mundur pasti akan terjadi,” bebernya. (rpi)