Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Transformasi Digital Nasional merupakan solusi strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan fundamental ekonomi kuat dan berdaya saing global. Apalagi tingkat penetrasi internet dan pengguna internet di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet sudah mencapai 215,6 juta pada periode 2022-2023, meningkat 2,67% dibanding periode sebelumnya. 

Implementasi kebijakan dan strategi satu data menjadi langkah besar mendorong transformasi digital nasional. Inilah yang terus digaungkan pemerintah, termasuk dengan merilis Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan tata kelola data pemerintah ditujukan untuk menciptakan data yang berkualitas, memiliki standar setara, dan mudah diakses bersama. Dengan demikian,  hal tersebut dalam mendukung proses pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data. 

Portal Satu Data Indonesia sendiri telah dirilis pemerintah pada akhir 2022 lalu. Pembangunan portal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang kerap mempromosikan reformasi birokrasi supaya lebih cepat, efisien, dan efektif. Kebijakan terkait Satu Data menjadi sangat penting karena semua kementerian/lembaga akan memiliki satu akses terhadap data yang terintegrasi. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi institusi terdepan dalam agenda Transformasi Digital Nasional. Salah satu upayanya dengan membangun Pusat Data Nasional (PDN). Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pembangunan PDN penting untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia. Ada Pusat Data Nasional rencananya akan dibangun di tiga lokasi, yaitu Cikarang, Batam, dan IKN Nusantara. 

Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mengatakan, pergerakan SPBE di Indonesia bisa dikategorikan cukup positif. Meski begitu, Arman mengatakan masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, terutamanya dalam empat hal, yakni dimensi layanan publik, peran serta dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta daya saing.

Menurut Arman, kualitas layanan publik harus secepatnya ditingkatkan, karena hal itu bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dan hal tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) utama yang harus segera diselesaikan. Selain itu, perlu adanya peran serta dan partisipasi, karena salah satu harapan penerapan SPBE ini adalah partisipasi yang dulu semu menuju partisipasi bermakna. Kemudian, adanya platform digital ini, harapannya sebagai publik, apapun komunitasnya dapat terlibat dalam seluruh pengelola pemerintahan, perencanaan, bahkan sampai pelayanan publik.

"Kemudian selanjutnya adalah soal pemberdayaan. Harapannya, dengan SPBE ini pemberdayaan masyarakat itu juga bisa berjalan dengan akuntabel. Maksudnya adalah, dengan platform digital kita mengharapkan jangkauan layanan publik itu bisa menjangkau ke seluruh pelosok, tidak hanya berpusat di daerah-daerah urban, tapi juga ke seluruh pelosok, terutama di daerah 3T," kata Arman dalam keterangan tertulis yang diterima.

Kekurangan terakhir yang menurut Arman juga wajib dibenahi adalah daya saing, karena daya saing tiap daerah di Indonesia masih berada di level rendah dan penyebabnya adalah digitalisasi yang belum merata atau masih jauh dari harapan.

Pada kesempatan tersebut, Hary Febriansyah selaku Dosen Manajemen Pengetahuan dan Perubahan-Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB mengatakan, pentingnya peranan Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2018 yang terkait dengan SPBE untuk menjadi payung hukum bagi pemerintahan.

"Itulah kenapa Perpres tentang SPBE ini sangat penting untuk menjadi payung semua instansi pemerintah, agar bersama-sama memaksimalkan, merubah mindset, perilaku yang awalnya konvensional menjadi digital, sehingga ujungnya dari SPBE tentu memberikan layanan yang murah, transparan, cepat kepada masyarakat," tuturnya. Sementara dari sisi internal, adanya pemerataan SPBE di seluruh wilayah Indonesia tentu dapat menghemat biaya, meningkatkan perekonomian, tingkat pendidikan, dan yang lebih penting adalah meningkatnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia.