Anggota DPR RI, Muhammad Nur Purmasidi Bicara Soal Akses dan Kualitas Pendidikan di Lumajang

tvOnenews.com - Muhammad Nur Purnamasidi, Anggota DPR RI Komisi X, mengungkapkan tekadnya untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Lumajang. 

Menyoroti sejumlah dokumen yang diperolehnya, Muhammad Nur Purnamasidi menegaskan bahwa meski pendidikan di Lumajang telah menunjukkan perkembangan yang baik secara formal, namun belum bisa dipastikan kemajuannya berbanding lurus dengan kualitas pendidikan.

Sejak menjabat pada tahun 2019, Muhammad Nur Purnamasidi telah aktif menjelajahi desa-desa, sekolah-sekolah, dan rumah-rumah di Lumajang. Dalam setiap perjumpaan, ia melihat minat anak-anak terhadap pendidikan sangat tinggi, tetapi tantangan aksesibilitas dan keterbatasan finansial masih menjadi kendala.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut, ia melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat berkunjung ke Jakarta. Mengingat posisinya sebagai anggota Badan Anggaran di DPR RI, Muhammad Nur berusaha memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk mempermudah akses pendidikan di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Akses pendidikan harus kita dekatkan ke masyarakat yang menginginkannya. Ini membutuhkan anggaran yang memadai, dan sebagian besar biaya pendidikan harus dapat disubsidi oleh pemerintah," ujarnya seperti dikutip dari kanal YouTube BSKAP Kemendikbudristek.

Muhammad Nur juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih proaktif dalam proses akreditasi sekolah. Dalam pola yang diilustrasikan sebagai "pola sirsak." 

Baca Juga

Tragedi Anak SD Bunuh Diri di NTT Jadi Tamparan Keras untuk Pendidikan Nasional, Komisi X Minta Cakupan PIP Diperluas

Ia mendesak agar tim akreditasi secara random mendatangi berbagai sekolah tanpa perlu surat-menyurat sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi pendidikan di lapangan.

"Kita perlu menghindari cara lama yang berpotensi direkayasa dan kurang akurat. Tim akreditasi harus bisa melakukan kunjungan spontan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata. Ini juga akan memberikan sinyal kepada institusi lain agar persiapan mereka tidak hanya dilakukan saat tahu akan diakreditasi," ungkap Muhammad Nur.

Dengan keprihatinan akan potensi rekayasa nilai dalam cara lama, Muhammad Nur mengkhawatirkan temuan yang tidak terduga dapat muncul jika tidak ada transparansi sebelumnya. 

"Kita perlu memberitahu sebelumnya agar tidak ada kejutan dan agar nilai akreditasi sebuah sekolah dapat tercermin secara akurat," tegasnya.