Legislatif PDIP Sindir Keras Ordal TGUPP Anies Baswedan Kualitasnya Hancur!

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menyindir keras eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menggunakan orang dalam (ordal) pada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) namun kualitasnya hancur.

Hal ini menjadi bahan perbincangan publik usai Anies, pada Debat Pilpres 2024 yang lalu membahas soal isu orang dalam yang marak terjadi di Indonesia.

Legislatif PDIP ini mengatakan bahwa TGUPP yang dibentuk oleh Anies telah mencampuri pekerjaan tingkat eksekutif terlampau jauh.

"Sepanjang menjabat, Anies melakukan pengangkatan orang dalam seperti itu. Sepatutnya kalau pun diangkat orang tertentu jadi ordal, kualitas diutamakan (meritokrasi) karena itu jabatan publik," ujarnya, melalui pesan singkat, di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

"Tetapi ordal Anies (TGUPP) lebih parah, mencampuri terlalu jauh kerja eksekutif. Ada yang diangkat jadi direksi BUMD tapi kualitasnya jelek," sambung Gilbert.

Baca Juga

Pengamat Hukum dan Politik Sebut Usulan Capres-Cawapres dari Kader Parpol Sangat Keliru

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku kesal dengan perilaku yang mengandalkan orang dalam (ordal) dalam setiap lini kegiatan di Indonesia.

Hal ini disampaikanya saat Debat Pilpres 2024 yang berlangsung di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat.

Kuat dugaan pernyataan tersebut menyinggung cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang dituding dapat mencalonkan diri berkat bantuan sang ayah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Ordal ini menyebalkan, mau jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket konser ada ordalnya. Ada ordal di mana-mana, membuat meritokratik tak berjalan," ujar dia, pada Selasa (12/12/2023).

Oleh karena itu, perilaku yang memanfaatkan ordal ini telah melunturkan etika. Bahkan fenomena ordal ini tidak hanya berada di tengah masyarakat biasa.

"Ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi (Pilpres) ada ordal," katanya.

Dia pun mengaku sempat mendapat keluhan dari beberapa guru terkait pengangkatan guru lewat jalur ordal.

"Kalau tidak ada ordal, enggak bisa jadi guru. Enggak bisa diangkat," ceritanya.

"Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, 'wong di Jakarta aja pakai ordal. Kenapa kita yang di bawah enggak boleh pakai ordal'. Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang," tandas dia. (agr)