PPATK Temukan Banyak Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Bawaslu: Data Rahasia Tidak Boleh Disampaikan ke Masyarakat

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya temuan peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024.

Dia menyebut pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu RI soal temuan mereka.

"Sudah [menemukan], bukan indikasi kasus. Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan, misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, DCT (daftar calon tetap) itu kita sudah dapat," tutur Ivan setelah menghadiri acara 'Diseminasi PPATK' di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).

Dia menyebut peningkatan transaksi mencurigakan saat masa kampanye Pemilu 2024 ini hingga lebih dari 100 persen.

"Kami melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam," kata Ivan.

Menurut dia, transaksi mencurigakan itu diduga terkait rekening khusus dana kampanye (RKDK). Berdasarkan sepanjang pengalaman PPATK, RKDK biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye politik, sehingga seharusnya tak flat atau diam.

"Ya kan kami beberapa kali sampaikan, sepanjang pengalaman kami terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye, itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik, itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya," ungkap Ivan.