Partai Buruh Mentargetkan 7 Kursi DPR RI dari Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah Suara Minimal 2 Juta Suara

tvOnenews.com - Ketua Exco Partai Buruh Jawa Barat Suparno menjelaskan, dalam acara konsolidasi akbar serikat pekerja serikat buruh se-Jawa Barat yang diselenggarakan di Kota Bandung pada tanggal 27 Desember 2023, semua serikat buruh dan buruh se-Jawa Barat mendukung pemenangan Partai Buruh. 

“Dalam konsolidasi ini, dari tingkat Pusat dihadiri oleh R Abdullah Ketua Umum FSPKEP KSPSI, Roy Jinto Ketua Umum FSPTSK KSPSI, Sabila Rosyad Sekjend FSPMI, dan Iwan Kusmawan Ketua SPN,” ujar Suparno. 

“Dalam konsolidasi itu juga dihadiri oleh pimpinan serikat pekerja tingkat Jawa Barat, antara lain, Dadan Sudiana Ketua SPN Jawa Barat sekaligus Sekretaris Partai Buruh Exco Partai Buruh, Suparno Ketua FSPMI Jawa Barat sekaligus Ketua Partai Buruh Exco Partai Buruh, Lilik dari Ketua PPMI Jawa Barat, Kris Ketua FSPKEP Jawa Barat, juga dihadiri oleh Sekjend Partai Buruh Ferri Nuzarli dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal,” lanjutnya,

"Konsolidasi akbar ini dihadiri 1.500 buruh dari seribu tiga ratus pabrik se-Jawa Barat. Serikat buruh yang hadir dalam konsolidasi akbar pemenangan Partai Buruh jumlah buruh beserta anggota keluarganya adalah 2 juta orang, oleh karena itu Partai Buruh di Jawa Barat mentargetkan jumlah suara dari Jawa Barat adalah 2,5 juta orang,” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini Ketua Umum FSPKEP KSPSI R Abdullah menyampaikan, selama ini buruh itu menjadi PNS alias Penitip Nasib Sejati. Artinya, buruh menitipkan suaranya ke partai milik orang lain. Dengan saat ini buruh sudah memiliki partai sendiri, maka dalam pemilu mendatang tidak ada pilihan lain, buruh harus memilih Partai Buruh.

“Ini agar buruh tidak terus-menerus menjadi penitip nasib,” tegasnya.

Baca Juga

13 Tahun IMIP dan Cerita Hilirisasi di Bahodopi

Sementara itu, sebagai Ketua Umum FSPKEP KSPSI, Roy Jinto menegaskan bahwa buruh-buruh tekstil, sandang, dan kulit berkomitmen untuk memenangkan Partai Buruh. Menurutnya, kemenangan Partai Buruh akan memastikan lahirnya kebijakan yang berpihak pada kaum buruh. Bukan seperti sekarang, di mana aspirasi kaum buruh selalu saja diabaikan. Bahkan demo-demo besaran pun tidak pernah ditanggapi.