Prabowo Bertubi-tubi Didesak Ganjar Buka Data Kemhan, Ketua Komisi I Berikan Pencerahan ke Publik!

Jakarta, tvOnenews.com - Pada debat ketiga Pilpres 2024 yang diselenggarakan KPU RI, Minggu (7/1/2024) malam, terpantau, Capres nomor urut 1, Anies dan Capres nomor urut 3, Ganjar bertubi-tubi desak Capres nomor urut 2, Prabowo untuk buka data Kementerian Pertahanan RI (Kemhan RI). 

Bahkan dari pantauan tvOnenews, momen saat didesak buka-bukaan data, situasi langsung memanas. Lantaran, masing-masing Capres saling lempar tanya dan pernyataan data masing-masing. 

Sebagaimana diketahui, debat ketiga ini, KPU RI angkat tema debat, meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Maka ini menjadi momen dua Capres untuk menguliti kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan memang, pada saat debat itu, Prabowo menjadi sasarab empuk dua Capres tersebut.

Seperti diketehui, Ganjar dan Anies kerap menyerang kebijakan pengadaan alutsista oleh Prabowo.

Baca Juga

Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo Dinilai Kokohkan Integritas dan Kedaulatan Bangsa

Keduanya bahkan kompak mengkritik proses perencanaan pertahanan Kemhan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.

Namun, Prabowo merespons kritikan kedua rivalnya itu dengan mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh kedua pasangan calon tersebut keliru. 

Prabowo juga menyatakan siap mengajak keduanya bertemu di luar sesi debat bila ingin mengetahui lebih dalam mengenai data tersebut.

"Penjelasannya, ya, di tempat ini, bukan di ruang tertutup yang tidak diketahui publik. Kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui," pungkas Anies merespons ajakan Prabowo.

Namun, Prabowo menilai bahwa membahas masalah internal pertahanan suatu negara adalah tidak pantas dilakukan secara terbuka. 

Sontak, sikap debat Prabowo di debat Capres ketiga itu menjadi perhatian publik, pengamat Hubungan Internasional, hingga elite politik serta Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.

Wanita yang menjadi DPR RI dari Dapil Sumut I itu katakan, dirinya bersyukur calon presiden atau capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak membuka data pertahanan Indonesia dalam debat ketiga Pilpres 2024. 

Meskipun dalam debat tersebut, Prabowo dicecar pasangan capres lain untuk membuka data-data secara gamblang.

“Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara diatas politik. Meski sudah dicecar sebegitu rupa," ujar Meutya kepada wartawan di Jakarta, Senin, (8/1/2024).

Untuk diketahui, Komisi I DPR RI adalah komisi yang membidangi bidang pertahanan salah satunya. Di mana Kementerian Pertahanan adalah salah satu mitranya. 

Meutya menyebut, capres yang mendesak Prabowo membuka data pertahanan Indonesia secara terbuka, tidak memahami resiko pada kedaulatan negara. 

Dia kemudian menekankan bahwa data pertahanan bersifat rahasia. 

“Data pertahanan tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidential. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu,” pungkas politisi Partai Golkar itu. 

Menurut Meutya, capres yang meminta Prabowo membuka data pertahanan tidak paham masalah resiko data pertahanan apabila dibuka sembarangan di depan publik.

“Apalagi debat ini diperhatikan oleh seluruh dunia. Jika dibicarakan di publik sama saja membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain," ujarnya. 

Lebih lanjut, Meutya menyebut debat yang membahas pertahanan negara harusnya menjadi ranah persatuan antara calon presiden. Karena sifatnya yang rawan terhadap kedaulatan bangsa. 

“Memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi. Negara lain sangat berkepentingan terhadap isu pertahanan ini. Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan," kata Meutya. 

Mantan presenter televisi ini, lantas mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin kedepan, karena kedaulatan negara dipertaruhkan. 

Apalagi situasi gepolitik global saat ini yang tidak menentu, 

“Kondisi geopolitik dunia sangat rentan. Sangat mungkin berdampak kepada kita. Untuk itu kita butuh pemimpin kuat yang bisa menjamin kedaulatan negara untuk membawa kita menghadapi tantangan dunia," bebernya. 

“Seorang pemimpin negarawan yang memikirkan negara diatas kepentingan lain, apalagi ambisi politik pribadinya," ucapnya. (aag)