Intip Begini Kegiatan Menkeu Sri Mulyani saat Hadiri World Economic Forum 2024 di Swiss, Bawa Kabar Gembira untuk Indonesia?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri kegiatan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, yang berlangsung mulai 15 Januari hingga 19 Januari 2024.   

Sri Mulyani langsung disambut kehadirannya oleh Duta Besar Febrian Ruddyard yang juga merupakan Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) untuk PBB di Jenewa, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya, saat tiba di Davod sejak Minggu (14/1/2024).   

Dia membagikan setiap kegiatannya di akun @smindrawati saat akan menghadiri forum dari sebuah organisasi internasional untuk membangun kerja sama ekonomi antara sektor publik dan private.  

“Dan hari ini saya naik kereta dari Lausanne, yang terkenal dengan Danau Jenewa-nya, menuju Davos untuk menghadiri World Economic Forum [WEF],” demikian keterangannya dikutip dalam unggahan di akun @smindrawati, Kamis (18/1/2024).  

Menkeu Sri Mulyani bercerita bahwa dirinya sebagai seorang menteri keuangan perempuan di Indonesia dalam Annual Meeting World Economic Forum (WEF) 2024 pada sesi “The Economics of Gender Parity” pada Selasa (16/1/2024) di Davos, Swiss.

Baca Juga

Transformasi Industri Pertambangan Indonesia dalam Mendukung Energi Terbarukan

Dia menjelaskan Pemerintah Indonesia sangat berfokus pada pengarusutamaan gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan penandaan anggaran atau budget tagging yang responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengidentifikasi anggaran agar benar-benar memberikan dukungan terhadap penguatan gender.

“Penandaan penargetan gender sesuai anggaran telah diperkenalkan dan kini telah diterapkan pada 42 persen pemerintah daerah kita,” ujar Menkeu.

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia saat ini dianggap terbilang cukup stagnan. Hal tersebut disebabkan peluang yang masih kecil, baik di sisi supply maupun demand.

Dari sisi supply, pemerintah perlu menggunakan instrumen fiskal, termasuk regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan keterampilan perempuan dari hal yang paling mendasar.

Di bidang pendidikan, pemerintah juga memberikan beasiswa dimana 52 persen penerima beasiswa tersebut adalah perempuan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan program jaring pengaman sosial yang berbasis gender, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan tunai tersebut diberikan kepada kepala keluarga yang mayoritas perempuan agar dapat digunakan untuk memenuhi gizi keluarga dan anak-anaknya.

“Kami juga memperkenalkan akses permodalan yang cukup banyak. Kami memberikan akses melalui subsidi bunga, terutama bagi kelompok ultra mikro yang berjumlah lebih dari 7,5 juta orang. Kini mereka memiliki akses yang 90 persen dalam hal ini dipimpin oleh perempuan. Jadi, pada sisi supply, perempuan akan diberdayakan dalam hal akses terhadap modal, keterampilan mereka sendiri, dan peluang,” ungkapnya.

Sementara dari sisi demand, bukan hanya netralitas gender yang diberikan, tetapi afirmasi gender juga menjadi penting karena situasi yang dihadapi perempuan ketika bekerja berbeda dengan laki-laki.