Intip Begini Kegiatan Menkeu Sri Mulyani saat Hadiri World Economic Forum 2024 di Swiss, Bawa Kabar Gembira untuk Indonesia?

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan penandaan anggaran atau budget tagging yang responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengidentifikasi anggaran agar benar-benar memberikan dukungan terhadap penguatan gender.

“Penandaan penargetan gender sesuai anggaran telah diperkenalkan dan kini telah diterapkan pada 42 persen pemerintah daerah kita,” ujar Menkeu.

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia saat ini dianggap terbilang cukup stagnan. Hal tersebut disebabkan peluang yang masih kecil, baik di sisi supply maupun demand.

Dari sisi supply, pemerintah perlu menggunakan instrumen fiskal, termasuk regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan keterampilan perempuan dari hal yang paling mendasar.

Di bidang pendidikan, pemerintah juga memberikan beasiswa dimana 52 persen penerima beasiswa tersebut adalah perempuan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan program jaring pengaman sosial yang berbasis gender, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan tunai tersebut diberikan kepada kepala keluarga yang mayoritas perempuan agar dapat digunakan untuk memenuhi gizi keluarga dan anak-anaknya.

“Kami juga memperkenalkan akses permodalan yang cukup banyak. Kami memberikan akses melalui subsidi bunga, terutama bagi kelompok ultra mikro yang berjumlah lebih dari 7,5 juta orang. Kini mereka memiliki akses yang 90 persen dalam hal ini dipimpin oleh perempuan. Jadi, pada sisi supply, perempuan akan diberdayakan dalam hal akses terhadap modal, keterampilan mereka sendiri, dan peluang,” ungkapnya.

Sementara dari sisi demand, bukan hanya netralitas gender yang diberikan, tetapi afirmasi gender juga menjadi penting karena situasi yang dihadapi perempuan ketika bekerja berbeda dengan laki-laki.

Hal ini terlihat terdapat permasalahan mendasar yang dihadapi perempuan ketika bekerja, yaitu waktu yang dialokasikan untuk terus berkarir dan berkeluarga, sehingga sangat perlu untuk segera diatasi.

“Kebijakan dan regulasi sangatlah penting, memastikan bahwa sinyal untuk memberikan kesempatan yang setara benar-benar ada atau bahkan dalam hal ini tidak sekadar netralitas gender, tetapi lebih afirmatif terhadap gender. Untuk itu, Kementerian Keuangan memperkenalkan cuti melahirkan, tempat laktasi, tempat penitipan anak sehingga kita mencegah perempuan melepas karirnya. Hal ini akan memungkinkan kita untuk memiliki lebih banyak perempuan pada posisi teratas,” terangnya.

Di sela-sela rangkaian pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2024, Menkeu Sri Mulyani turut melakukan pertemuan dengan CEO Youtube Neal Mohan, pada Selasa (16/1/2024).

“Siapa tidak kenal YouTube? Layanan berbagi video yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Sebuah sarana berbagi informasi yang begitu mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun,” imbuh dia.